Page 348 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 1960
dan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 1964. Berdasarkan pidato
Presiden tanggal 25 Juni 1960, disebutkan bahwa tugas DPR-GR ialah
melaksanakan Manifesto Politik, merealisasikan Amanat Penderitaan
Rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Dalam upacara
pelantikan wakil-wakil ketua DPR-GR pada tanggal 5 Januari 1961,
Presiden Sukarno menjelaskan kembali bahwa kedudukan DPR-GR
ialah sebagai pembantu Presiden / Mandataris MPRS dan pemberi
sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala
sesuatu yang ditetapkan oleh MPRS. 446
Terkait perkembangan politik itu pernah ada reaksi dari kalangan
partai-partai, antara lain beberapa pemimpin Nahdlatul Ulama (NU)
dan PNI. Beberapa tokoh NU pernah menyatakan bahwa mereka
keberatan dengan pembubaran DPR hasil pemilihan umum tahun
1955. Tokoh-tokoh NU itu pun mengancam akan menarik pencalonan
anggota-anggotanya untuk DPR-GR. Namun, sikap tokoh-tokoh NU
itu kemudian berubah setelah jumlah kursi untuk partai tersebut
ditambahkan. Akibatnya ialah para tokoh-tokoh NU yang semula
menyampaikan keberatannya jadi berbalik memberikan kesempatan
Terkait bagi Sukarno untuk melanjutkan kebijakan politiknya. Meskipun, ada
perkembangan beberapa tokoh yang masih keberatan karena NU harus duduk dalam

politik itu pernah satu kabinet dengan PKI. NU sesungguhnya menolak Kabinet Nasakom
dan menolak kerja sama dengan PKI.
447
ada reaksi dari Tidak hanya beberapa tokoh NU, beberapa tokoh dari PNI
kalangan partai- pun juga ada yang menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap
partai, antara perkembangan politik pada saat itu. Tokoh-tokoh itu ialah Mr.

lain beberapa Sartono selaku Ketua DPR hasil pemilihan umum 1955 dan Mr. Iskaq
Tjokroadisurjo. Mr. Iskaq bahkan menegaskan bahwa anggota partai
pemimpin mereka yang duduk dalam DPR-GR bukanlah wakil dari PNI. Orang-

Nahdlatul Ulama orang itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan PNI sebab
(NU) dan PNI. mereka yang duduk dalam DPR-GR itu merupakan hasil penunjukan
langsung oleh Presiden. Selain itu, reaksi juga datang dari Prawoto
Mangkusasmito (Masyumi) dan Soetomo (Bung Tomo) dari Partai
Rakyat Indonesia.
Soetomo bahkan sampai mengajukan pengaduan kepada
Mahkamah Agung melalui suratnya tanggal 22 Juni 1960. Dalam
suratnya, Soetomo menyebutkan bahwa kabinet yang dipimpin
oleh Sukarno telah melakukan pelanggaran atas UUD 1945, melalui
446 Marwati Djoened Poesponegoro, op.cit., 2011, hlm. 421.
447 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 349
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 349 11/19/19 9:22 AM