Page 345 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 345

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   membatasinya sekitar 36 sampai dengan 38 miliar rupiah. Parlemen
                                                   pun tidak menyetujui gagasan pemerintah untuk menaikan pajak-
                                                   pajak yang terlalu berat guna menyeimbangkan pengeluaran dan
                                                   penerimaandalam RAPBN.   440
                                                         Karena pertentangan soal RAPBN sudah meruncing dalam
                                                   hubungan parlemen dan pemerintah, Sukarno mengeluarkan
                                                   Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 (Lembar Negara Tahun
                                                   1960 Nomor 24) pada tanggal 5 Maret 1960 yang menyiratkan bahwa
                                                   bahwa DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dibubarkan dan akan
                                                   digantikan oleh susunan lembaga legislatif yang baru. Lebih lengkap
                                                   berikut salinan Penetapan Presiden tersebut:


                                                             PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                                                        NOMOR 3 TAHUN 1960
                                                                              TENTANG
                                                        PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                                                                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                                                   Menimbang:
                                                   1.  bahwa dalam menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat
                                                      berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan
                                                      Perwakilan Rakyat sekarang ternyata tidak memenuhi harapan
                                                      kami  supaya  bekerja  atas dasar  saling  membantu antara
                                                      Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan jiwa dan
                                                      semangat Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi Terpimpin dan
                                                      Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959;
                                                   2.  bahwa kerja-sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan
                                                      Rakyat yang tidak memenuhi harapan kami terutama disebabkan
                Karena pertentangan
                                                      oleh susunan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang, yang didasarkan
                            soal RAPBN                atas Undang-undang Dasar Sementara 1950;

                    sudah meruncing                3.  bahwa hal yang demikian itu menimbulkan keadaan ketatanegaraan
                                                      yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa
                     dalam hubungan
                                                      dan bangsa, serta menghambat lancarnya pembangunan untuk
                         parlemen dan                 mencapaimasyarakat yang adil dan makmur.
                pemerintah, Sukarno
                                                   Mendengar:
                         mengeluarkan
                                                      Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Maret 1960
                 Penetapan Presiden

               Nomor 3 Tahun 1960                                           MEMUTUSKAN:


                                                   440  Sekretariat DPR-GR, op.cit., hlm. 235.




                                       dpr.go.id   346





         02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd   346                                                                  11/19/19   9:22 AM
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350