Page 341 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 341
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
c. Menteri Muda Transmigrasi/Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa
d. Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan
7. Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat
a. Menteri Muda Kesehatan
b. Menteri Agama
c. Menteri Muda Sosial
8. Dalam Bidang Sosial Kulturil
a. Menteri Muda PP dan K
5. Pejabat-Pejabat Berkedudukan Menteri
1. Penasehat Hukum Presiden
2. Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
Program kerja yang dibawa oleh Kabinet Kerja I lebih berfokus
pada masalah keamanan dalam negeri, dalam hal ini terkait dengan
masalah keamanan rakyat dan negara. Selanjutnya menyelesaikan
penyelesaian masalah Irian Barat, yang mendapatkan titik terang sejak
pengakuan kedaulatan atas Belanda pada tahun 1949. Dan program
kerja selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan
dan sandang dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Kabinet Karya I dipimpin langsung oleh Sukarno. Namun,
Djuanda masih memiliki kedudukan dalam kabinet ini, yakni sebagai
Menteri Pertama. Kemudian, Djuanda dibantu oleh Wakil Menteri
Utama, yaitu dr. J. Leimena. Di dalam kabinet itu terdapat 9 menteri
dan 24 menteri muda. Para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara serta Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung
diangkat sebagai Menteri Negara ex officio.
Kabinet Kerja I dilantik oleh Presiden Sukarno pada tanggal 10
Program kerja yang Juli 1959. Adapun orang-orang yang duduk dalam kabinet inti, ialah:
dibawa oleh Kabinet Perdana Menteri :Presiden/Panglima Tertinggi
Kerja I lebih berfokus Menteri Pertama : Ir. H.Djuanda
pada masalah Menteri Keamanan/Pertahanan : Letnan Jendral A.H. Nasution
Menteri Keuangan : Ir. H.Djuanda
keamanan dalam Menteri Produksi : Kolonel Suprayogi
negeri, dalam hal Menteri Distribusi : Dr. J. Leimena
ini terkait dengan Menteri Pembangunan : Chaerul Saleh
Menteri Kesejahteraan Rakyat : Muljadi Djojomartono
masalah keamanan Menteri Luar Negeri : Dr. Subandrio
rakyat dan negara. Menteri Dalam Negeri/Otonomi: Ipik Gandaman Daerah
Menteri Sosial/Kultural : Prof. Mr. Moh. Yamin 432
432 Perdamaian, 10 Juli 1959.
dpr.go.id 342
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 342 11/19/19 9:22 AM
