Page 344 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 344
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka, berdasarkan pengertian dan
syarat-syarat tersebut, akan ada partai-partai politik yang telah ada
sejak Pemilihan Umum 1955 yang akan terancam penyederhanaan. 438
Selain itu, peraturan dalam Penpres tersebut yang juga
mengancam eksistensi partai-partai adalah adanya peraturan tentang
pembubaran pada Pasal 9. Pada ayat (1) dalam Pasal 9 disebutkan,
Presiden, sesudah mendengar Mahkamah
Agung, dapat melarang dan/atau membubarkan
partai yang: 1) bertentangan dengan azas dan tujuan
Negara; 2) programnya bermaksud merombak azas dan
tujuan Negara; 3) sedang melakukan pemberontakan
karena pemimpin-pemimpinnya turutserta dalam
pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan
bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi
menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu; dan 4)
tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
Penetapan Presiden ini. 439
Partai politik
Partai politik merupakan pilar-pilar kekuatan dalam tubuh
merupakan pilar-pilar parlemen memiliki arti penting dalam sistem pemerintahan,
kekuatan dalam tubuh khususnya dalam kerja parlemen sebagai pengawas pemerintah. Maka,
parlemen memiliki dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tentang
arti penting dalam Syarat-syarat dan Penyederhanaan Partai Politik jelas semakin
sistem pemerintahan, menggiring parlemen dan pemerintah menuju pertentangan. Dapat
dikatakan parlemen merasa terancam karena pilar kekuatannya
khususnya dalam diusik presiden. Penpres tersebut memperuncing konflik pemerintah
kerja parlemen dengan DPR yang hubungannya sedang menghangat akibat perdebatan
sebagai pengawas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
pemerintah. Konflik terbuka antara parlemen dan pemerintah memuncak
ketika DPR menolak Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(RAPBN) tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam
menyusun RAPBN berpendapat bahwa pengeluaran-pengelauran
dalam anggaran akan disesuaikan dengan penerimaan-penerimaan.
Jumlah yang diajukan pemerintah adalah 44 miliar rupiah dan untuk
menyesuikan kekurangan penerimaan maka pemerintah akan
langkah dengan menaikan pajak-pajak. Sementara itu, parlemen
berpendapat bahwa pengeluaran negara harus disesuaikan dengan
438 Ibid.
439 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 345
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 345 11/19/19 9:22 AM
