Page 349 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tindakan-tindakan kabinet membubarkan parlemen Republik
Indonesia hasil pilihan rakyat. Soetomo juga membuat tuduhan
bahwa Kabinet Kerja telah bertindak sewenang-wenang.
Tuduhan yang dibuat oleh Soetomo bukanlah tanpa landasan.
Lebih jauh lagi, ia mengemukakan beberapa fakta tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan kabinet Sukarno itu. Fakta-
fakta tersebut ialah para anggota DPR-GR itu dipaksa menerima
Manifesto Politik (Manipol) dan UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
(Usdek), tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
Fakta berikutnya ialah adanya paksaan bagi golongan-golongan
Nasionalis, Agama, dan Komunis untuk mengadakan kerja sama.
Terakhir, menurut Soetomo, pembongkaran Tugu Gedung
Proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Jakarta juga ditemukan unsur
pemaksaan.
Terkait dengan pembubaran DPR hasil pemilihan umum
1955 dan pembentukan DPR-GR, kalangan partai-partai memang
memiliki sikap dan pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
atas dorongan Hatta dan beberapa orang tokoh militer, maka PSI,
Masyumi, dan beberapa sekutunya membentuk Liga Demokrasi.
Liga Demokrasi itu sendiri dibentuk ketika Presiden Sukarno
sedang berada di luar negeri. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh
kelompok tersebut ialah menentang langkah-langkah pembubaran
DPR hasil pemilihan umum 1955 dan pembentukan DPR-GR.
Pada akhir bulan Maret 1960, Liga Demokrasi mengeluarkan
Pada akhir bulan pernyataan yang isinya meminta agar pemerintah membentuk DPR
Maret 1960, yang demokratis dan konstitusional. Dengan demikian, tokoh-

Liga Demokrasi tokoh yang tergabung dalam Liga Demokrasi berharap agar rencana
pemerintah untuk membentuk DPR-GR ditangguhkan. Akan tetapi,
mengeluarkan upaya Liga Demokrasi untuk menggagalkan pembentukan DPR-

pernyataan yang GR tidak membuahkan hasil. Sebab ketika kembali ke tanah air,
isinya meminta Sukarno segera melarang kelompok tersebut. Setelah adanya

agar pemerintah larangan tersebut, kegiatan Liga Demokrasi terhenti.
Meskipun Liga Demokrasi tidak berhasil menginisiasi
membentuk DPR pembentukan DPR yang sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi,

yang demokratis dan setidaknya kelompok ini telah berkontribusi untuk menjadikan
konstitusional. DPR lebih baik lagi. Liga Demokrasi telah membuktikan rasa
kepeduliannya terhadap lembaga legislatif tersebut. Dapat
dikatakan bahwa Liga Demokrasi ingin mengembalikan kembali

dpr.go.id 350

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 350 11/19/19 9:22 AM