Page 350 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

fungsi DPR sebagaimana mestinya.
Sejak awal Presiden mengumumkan rencana pembentukan DPR-GR,
kelompok ini khawatir jika perubahan perimbangan perwakilan golongan-
golongan dalam DPR-GR hanya akan memperkuat pengaruh dan kedudukan
suatu golongan tertentu yang pada akhirnya mengakibatkan kegelisahan
terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, DPR-GR yang dibentuk
Sukarno pada hakikatnya ialah DPR yang hanya membenarkan semua
kehendak presiden sehingga tidak dapat mencerminkan Indonesia sebagai
negara hukum dan demokrasi yang sehat. Selanjutnya, Liga Demokrasi
juga khawatir apabila pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana
yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi
yang dijamin undang-undang. 448
Seiring berjalannya waktu, apa yang dikhawatirkan oleh Liga
Seiring Demokrasi terkait pembentukan DPR-GR sungguh terjadi. PKI pun
berjalannya menjadi golongan yang berpengaruh dan berkedudukan cukup kuat dalam
waktu, apa yang DPR-GR. Bahkan, tidak hanya dalam DPR-GR, tetapi juga dalam Majelis

dikhawatirkan Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung
(DPA), Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan
oleh Liga Revolusi (MPPR). Pencapaian PKI tersebut merupakan akibat dari adanya
Demokrasi terkait penentangan golongan agama dan pimpinan TNI AD terhadap usaha-
pembentukan usaha presiden untuk membentuk Kabinet Gotong Royong pada tahun

DPR-GR sungguh 1960. 449
Selain itu, terkait dengan pembaruan pengangkatan keanggotaan
terjadi. PKI DPR dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan
pun menjadi UUD 1945 namun bisa bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang
golongan yang dijamin undang-undang. Hal ini disebabkan karena UUD 1945 tidak

berpengaruh dan memuat ketentuan tersendiri tentang tata cara memilih anggota DPR.
Akan tetapi, yang dipermasalahkan ialah akan menyebabkan terkooptasi-
berkedudukan nya lembaga legislatif itu di bawah presiden. Hal ini sungguh terjadi di
cukup kuat dalam masa Demokrasi Terpimpin, di mana kewenangan DPR-GR sering kali
DPR-GR. diabaikan oleh Presiden.
Bahkan lebih jauh lagi, menurut pengakuan Jenderal A. H. Nasution
dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5, Presiden Sukarno
dengan sengaja mengangkat pimpinan-pimpinan lembaga legislatif dan
juga yudikatif sebagai menteri. Dengan begitu, terjadilah sentralisasi
kekuasaan. Hal ini disebabkan karena menteri para itu harus bertanggung
jawab kepada presiden dan lembaga-lembaga itu tersubordinasi di

448 Ibid, hlm. 423.
449 Ibid, hlm. 426.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 351
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 351 11/19/19 9:22 AM