Page 351 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

bawah presiden. Apabila ada lembaga yang dalam melaksanakan
tugasnya tidak sesuai dengan keinginan presiden, lembaga itu
akan segera dibubarkan dan diganti dengan yang baru. Hal ini
antara lain dialami oleh Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)
di bawah pimpinan Jenderal Nasution. Dengan demikian, apa yang
dicemaskan oleh Liga Demokrasi dan mungkin pihak lain yang
juga menolak pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955 dan
menolak pembentukan DPR-GR sungguh terjadi. 450
Upaya untuk meluruskan kembali kehidupan bernegara yang
sesuai dengan hukum dan demokrasi terus dilakukan. Bahkan
Mohammad Hatta yang sebelumnya sudah memberikan reaksi
terhadap pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR kembali
memberikan tanggapannya.Pada kesempatannya yang kedua itu,
ia memberikan kritik tentang dinamika yang terjadi pada masa
Demokrasi Terpimpin. Kala itu, bulan Mei 1960, untuk pertama
kalinya ada pihak yang berani memberikan penilaian politik
terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Penilaian politik yang
berasal dari Mohammad Hatta itu terdapat dalam sebuah tulisan
berjudul Demokrasi Kita yang diterbitkan dalam majalah Islam
Pandji Masjarakat. Dalam kesempatan itu, Hatta mengungkapkan
kritiknya terhadap tindakan-tindakan presiden, tugas-tugas
DPR, hingga ia sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia sedang
menghadapi “krisis demokrasi”. Adapun yang dimaksud dengan
krisis demokrasi menurut Hatta ialah sebuah demokrasi yang
tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya,
dan melulu menjadi anarki maka perlahan-lahan akan digantikan
dengan diktator. 451
Demikian, beragam dinamika yang muncul seusai Presiden
Sukarno mengumumkan untuk membubarkan DPR hasil pemilihan
Upaya untuk umum 1955 dan membentuk DPR baru dengan terdapat embel

meluruskan kembali gotong-royong di belakangnya. Sebagai lembaga legislatif
kehidupan bernegara keduanya cukup berbeda. Anggota DPR-GR tidak lagi berdasarkan

yang sesuai pada perimbangan kekuatan partai atau organisasi dalam pemilu
dengan hukum dan 1955 sebagaimana yang terjadi dalam DPR periode sebelumnya.
Justru DPR-GR ini anggotanya terdiri dari lima golongan, yang
demokrasi terus empat di antaranya merupakan partai politik dengan haluan
dilakukan. nasionalis, Islam, komunis, dan Kristen-Katolik. Sementara satu

450 Tim Penulis, op.cit., 2005, hlm. 84.
451 Ibid., hlm. 79.

dpr.go.id 352

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 352 11/19/19 9:22 AM