Page 351 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 351

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                      BERPARLEMEN



                                                       bawah presiden. Apabila ada lembaga yang dalam melaksanakan
                                                       tugasnya tidak sesuai dengan keinginan presiden, lembaga itu
                                                       akan segera dibubarkan dan diganti dengan yang baru. Hal ini
                                                       antara lain dialami oleh Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)
                                                       di bawah pimpinan Jenderal Nasution. Dengan demikian, apa yang
                                                       dicemaskan oleh Liga Demokrasi dan mungkin pihak lain yang
                                                       juga menolak pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955 dan
                                                       menolak pembentukan DPR-GR sungguh terjadi.  450
                                                            Upaya untuk meluruskan kembali kehidupan bernegara yang
                                                       sesuai dengan hukum dan demokrasi terus dilakukan. Bahkan
                                                       Mohammad Hatta yang sebelumnya sudah memberikan reaksi
                                                       terhadap pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR kembali
                                                       memberikan tanggapannya.Pada kesempatannya yang kedua itu,
                                                       ia memberikan kritik tentang dinamika yang terjadi pada masa
                                                       Demokrasi Terpimpin. Kala itu, bulan Mei 1960, untuk pertama
                                                       kalinya ada pihak yang berani memberikan penilaian politik
                                                       terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Penilaian politik yang
                                                       berasal dari Mohammad Hatta itu terdapat dalam sebuah tulisan
                                                       berjudul Demokrasi Kita yang diterbitkan dalam majalah Islam
                                                       Pandji Masjarakat. Dalam kesempatan itu, Hatta mengungkapkan
                                                       kritiknya terhadap tindakan-tindakan presiden, tugas-tugas
                                                       DPR, hingga ia sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia sedang
                                                       menghadapi “krisis demokrasi”. Adapun yang dimaksud dengan
                                                       krisis demokrasi menurut Hatta ialah sebuah demokrasi yang
                                                       tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya,
                                                       dan melulu menjadi anarki maka perlahan-lahan akan digantikan
                                                       dengan diktator. 451
                                                            Demikian, beragam dinamika yang muncul seusai Presiden
                                                       Sukarno mengumumkan untuk membubarkan DPR hasil pemilihan
                           Upaya untuk                 umum 1955 dan membentuk DPR baru dengan terdapat embel

                 meluruskan kembali                    gotong-royong di belakangnya. Sebagai lembaga legislatif
               kehidupan bernegara                     keduanya cukup berbeda. Anggota DPR-GR tidak lagi berdasarkan

                            yang sesuai                pada perimbangan kekuatan partai atau organisasi dalam pemilu
                 dengan hukum dan                      1955 sebagaimana yang terjadi dalam DPR periode sebelumnya.
                                                       Justru DPR-GR ini anggotanya terdiri dari lima golongan, yang
                       demokrasi terus                 empat di antaranya merupakan partai politik dengan haluan
                               dilakukan.              nasionalis, Islam, komunis, dan Kristen-Katolik. Sementara satu


                                                       450  Tim Penulis, op.cit., 2005, hlm. 84.
                                                       451   Ibid., hlm. 79.




                                          dpr.go.id   352





         02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd   352                                                                  11/19/19   9:22 AM
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356