Page 315 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

amandemen dan NU menyetujui namun dengan namun dengan
syarat masuknya Piagam Jakarta sebagai bagian dari Mukadimah
sedangkan minoritas dari suara pendukung menyetujui usulan
pemerintah sepenuhnya untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945
tanpa perubahan. Sementara itu, partai-partai yang menolakusulan
pemerintah, misalnya adalah Masyumi, Partai Buruh, partai Katolik,
dan partai-partai Islam. 393
Usulan pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar
1945 sebenarnya telah disetujui oleh PKI dan PNI sejak awal 1959.
Namun, dalam sidang-sidang Konstituante yang krusial, keteguhan
partai-partai Islam, seperti Masyumi, dalam perdebatan filosofis terkait
pemberian tempat khusus kepada Islam dalam Undang-undang Dasar
1945 masih tidak dapat digoyahkan. Kekuatan partai Islam di parlemen
masih tidak menyukai gagasan kembali ke konstitusi lama tersebut jika
Undang-undang Dasar 1945 disahkan tanpa ada perubahan. Dalam
394
pandangan umum dan jawaban dari pemerintah, pertentagan kembali
ke Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan coba diakomodasi
melalui rancangan Piagam Bandung. Sidang kemudian membahas
rancangan piagam itu sebagai dokumen yang akan digunakan
untuk pengesahan Undang-undang Dasar 1945. Piagam Bandung
pun dicancang agar menyertakan Piagam Jakarta sebagai lampiran
dokumen sejarah, inilah yang menjadi upaya agar pandangan partai-
partai Islam terakomodasi sehingga diharapkan dengan segera usulan
kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dapat disetjui.
Kelompok-kelompok yang menolak gagasan kembali ke Undang-
undang Dasar 1945, diantaranya adalah kelompok partai Islam, misalnya
Masyumi. Mulanya penolakan datang karena ada kekhawatiran bahwa
pelaksanaan kembali Undang-undang Dasar 1945 dan Demokrasi
Terpimpin akan melemahkan sistem kepartaian dalam sitem pilitik
Usulan pemerintah di Indonesia. Namun, pada akhirnya perdebatan kembali ke undang-
untuk kembali ke undang Dasar 1945 mengarah lagi ke masalah ideologi, yakni keinginan
Undang-undang ada tempat khusus bagi Islam dalam konstitusi. NU yang semula mulai

Dasar 1945 mendukung gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 kemudian
berdiri di barisan kontra bersama Masyumi dan partai-partai Islam
sebenarnya telah lainnya, seperti Perti dan PSII. 395
disetujui oleh PKI dan Persoalan yang diangkat oleh kalangan partai-partai Islam
PNI sejak awal 1959. dalam perdebatan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah

393 Adnan Buyung Nasution, op.cit., hlm. 328-329.
394 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 550-551.
395 John D. Legge, op.cit., hlm. 346-347.

dpr.go.id 316

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 316 11/19/19 9:22 AM