Page 310 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 310
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
keluar atas berbagai permasalahan bangsa, Sukarno kemudian merasa
sistem demokrasi terpimpin telah menemukan masa yang tepat untuk
dilaksanakan dan mengeluarkan dekrit presiden adalah cara agar
demokrasi terpimpin dapat dilaksanakan.
Sejak diperkenalkan oleh Sukarno pada 1956, gagasan demokrasi
terpimpin perlahan terus bergulir. Sukarno mulai terang-terangan
mengemukakan pemikirannya tentang demokrasi terpimpin melalui
pidato pada Hari Sumpah Pemuda 1956 dan pada Resepsi Kongres
PGRI 1956. Pidatonya menekankan bahwa Indonesia sedang alami krisis
persatuan akibat penyakit yang ia sebut berasal dari partai. Untuk bisa
kembali bersatu ia menyerukan kalimatnya yang tersohor, “Let’s us
act together now to bury all the parties!”. Lebih lanjut dalam pidatonya
Sukarno meyakinkan khalayak bahwa ia adalah seorang demokrat.
Namun, demokrasi yang ia hendaki diterpakan di Indonesia bukanlah
Sejak diperkenalkan sistem demokrasi liberal seperti yang diterpakan di negara-negara
oleh Sukarno pada Eropa Barat tetapi demokrasi terpimpin, yakni demokrasi dengan
keterpimpinan.
Dengan munculnya wacana tentang demokrasi
383
1956, gagasan terpimpin untuk menggantikan demokrasi liberal, maka diperlukan
demokrasi terpimpin perubahan konstitusi negara yang juga akan mengubah sistem partai
perlahan terus dan sistem pemerintahan di Indonesia.
Perjalanan untuk menegakan gagasan demokrasi terpimpin
bergulir. Sukarno sebenarnya telah ditempuh sejak masa Kabinet Karya pimpinan
mulai terang-terangan Djuanda. Kabinet Karya dibentuk akibat munculnya Konsepsi Presiden
mengemukakan pada tanggal 21 Februari 1957. Kabinet yang dilantik pada tanggal 9
pemikirannya tentang April 1957 ini merupakan kabinet eksekutif yang menjadi wadah dari
demokrasi terpimpin pada kekuatan-kekuatan parlemen dan partai-partai politik. Selain
melahirkan Kabinet Karya, Konsepsi Presiden pun memunculkan
melalui pidato pada Dewan Nasional yang diresmikan Presiden Sukarno tanggal 12 Juli
Hari Sumpah Pemuda 1957. Tujuan dari pembentukan Dewan Nasional ialah sebagai badan
1956 dan pada Resepsi penasihat serta menampung masukan-masukan dari luar parlemen.
Dalam perjalanannya, Dewan Nasional yang dipimpin langsung
Kongres PGRI 1956. oleh Sukarno bergerak cepat untuk mengganti sistem Demokrasi
Parlementer yang dipraktikkan di bawah UUDS 1950 dengan sistem
baru. Menurutnya, sistem Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan
kepribadian Indonesia. Sukarno juga melihat bahwa melalui sistem
baru, oposisi di DPR sudah tidak dapat lagi menggulingkan Pemerintah.
Oleh karena itu, sistem Demokrasi Parlementer ini harus diganti
383 Sukarno, “Indonesia, Pilihlah Demokrasimu Jang Sedjati” , Pidato Presiden Sukarno pada Hari
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956 dan pada Resepsi Kongres PGRI ke-8 tanggal 30
Oktober 1956 (Jajasan Prapantja).
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 311
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 311 11/19/19 9:22 AM
