Page 305 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Deklarasi Djuanda mendapatkan sorotan dari dunia internasional,
bahkan tak sedikit respon negatif didapatkan. Namun, sejak saat itu
Indonesia terus menyuarakan gagasan “Indonesia sebagai Negara
Kepulauan” seperti yang tertuang dalam deklarasi tersebut. Upaya
Indonesi berlanjut ke forum-forum internasonal, seperti Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut di Genewa yang
dilaksanakan pada 1958. Pemerintahan sendiri berupaya untuk
menjadikan deklarasi tersebut sebagai undang-undang agar kemudian
menjadi kekuatan pula dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.
Karena situasi krisis pemerintah yang terjadi di sekitar Deklarasi
Djuanda, undang-undang tentang wilayah perairan Indonesia yang
berlandaskan deklarasi tersebut baru bisa diundangkan setelah Dekrit
Presiden 1959. Undang-undang itu pun bukan dirancang untuk dibahas
kemudian disetujui oleh DPR melainkan undang-undang yang dibuat
pemerintah sebagai pengganti undang-undang pada kondisi darurat.
Kondisi darurat yang dimaksud dalah gentingnya kondisi politik dan
dibutuhkannya peraturan tersebut secara mendesak dalam rangka
mempertegas batasan-batasan wilayah perairan Indonesia sebagai
negara kepulauan. Maka, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang atau Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun
1960 tentang Perairan Indonesia. 373
Sementara itu, DPR hasil Pemilu 1955 juga ikut mendukung
upaya pemerintah untuk memperjuangankan pembebeasan Irian Barat
dengan mengeluarkan resolusi pada 23 Oktober 1958. Isi dari resolusi
tersebut ialah sebagai berikut,
1) Menjokong usaha pemerintah memperdjuangkan pembe-
basan Irian Barat melalui P.B.B.
2) Menjatakan penghargaan dan terimakasih atas usaha 15
negara jang mengusulkan masalah Irian Barat menjadi atjara
Deklarasi Djuanda sidang umum P.B.B.
mendapatkan 3) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat semua negara dinjatakan
sorotan dari dunia harapan agar mendesak pemerintahannja masing2 untuk
menjokong tuntutan Indonesia atas Irian Barat.
internasional, 4) Kepada sidang umum P.B.B. disampaikan harapan

bahkan tak sedikit disampaikan suatu keputusan jang menudju ke arah
respon negatif penjelesaian masalah Irian Barat setjara damai. 374
didapatkan.
373 Lihat Indonesia, Undang-undang Tentang Perairan Indonesia,UU Nomor 4 Prp Tahun 1960, LN
Tahun 1960 Nomor 22. Undang-undang ini kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
374 Sekretariat DPR-GR, op.cit., hlm. 202.

dpr.go.id 306

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 306 11/19/19 9:22 AM