Page 302 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 302
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
terjadi, pemerintah melakukan pemesanan kapal-kapal di luar negeri
agar kegiatan-kegiatan pelayaran tetap berjalan. Dan demikian
367
pula dengan maskapai penerbangan Belanda, KLM, dilarang untuk
mengudara di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memblokir
akses komunikasi Belanda, termasuk telekomunikasi melalui pos.
368
Pada awalnya, kebijakan nasionalisasi sempat diragukan, karena
adanya kekhawatiran jika Indonesia tidak mampu mengisi kekosongan-
kekosongan yang terjadi, tetapi pada akhirnya dengan berjalannya
waktu, Indonesia mampu mengatasinya. Secara umum, upaya-upaya
Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat lebih kepada usaha
untuk memupuk kekuatan didalam negeri, yaitu dengan mematahkan
urat nadi perekonomian Belanda di Indonesia, yang telah lama menjadi
hambatan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kebijakan
369
nasionalisasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia tentunya
juga tidak terlepas dari adanya kebijakan pembatalan KMB yang terus
diupayakan oleh pemerintahan Kabinet Djuanda.
Selain menerapkan kebijakan nasionalisasi terhadap aset Belanda,
pemerintah Kabinet Djuanda juga merepratriasi warga keturunan
Selain menerapkan Belanda yang berada di Indonesia. Melalui Menteri Kehakiman,
kebijakan nasionalisasi pada 6 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa
terhadap aset sebanyak 50.000 warga negara Belanda akan diusir dan dipulangkan
Belanda, pemerintah dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pemulangan warga Belanda
Kabinet Djuanda juga yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian tahap kedua pemulangan
merepratriasi warga terhadap warga Belanda golongan menengah, dan tahap terakhir
adalah pemulangan terhadap warga Belanda yang merupakan para
keturunan Belanda tenaga ahli yang sulit tergantikan. Selain beberapa upaya-upaya
370
yang berada di tersebut, pemerintah juga melarang segala sesuatu yang berkaitan
Indonesia. dengan Belanda berada dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat
Indonesia. Pelarangan ini meliputi penggunaan bahasa Belanda, surat
kabar terbitan Belanda, dan pelarangan terhadap peredaran film-film
berbahasa Belanda.
Pelarangan-pelarangan yang dibuat ini kemudian menjadi
pil pahit bagi para warga Belanda yang masih tinggal di Indonesia,
367 Kementerian Penerangan RI, op.cit, hlm. 11.
368 Martin Sitompul, op.cit, hlm. 41.
369 Kementerian Penerangan RI, op.cit., hlm. 11
370 Martin Sitompul, op.cit.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 303
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 303 11/19/19 9:22 AM
