Page 290 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 290
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
mengajukan rancangannya kepada kabinet. Dengan demikian,
diperoleh 45 anggota yang masing-masing mewakili golongan
fungsional seperti tani, buruh, wanita, dan pemuda. Pada kemudian
334
hari, jumlah anggotanya terus bertambah sebab presiden kerap
mengajukan rancangan anggota Dewan Nasional dan kabinet pun turut
memberikan usul-usul perubahan.
Sejak awal pembentukannya, telah ada berbagai golongan yang
mengecam pembentukan dewan ini sebab dalam UUDS tidak ada
pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk pembentukannya.
335
Maka sebagai landasan hukumnya, dibentuklah Undang Undang
Darurat No.7/1957 sebab pemerintah menurut UUDS Pasal 96 dan 97
dibenarkan membuat suatu Undang Undang Darurat atas persetujuan
DPR. 336
Pembentukan Dewan Nasional dimaksudkan untuk menghimpun
kekuatan-kekuatan atau potensi dinamis dalam masyarakat, yang
dipandang kurang tersalurkan secara efektif dalam lembaga-lembaga
negara yang ada. Menurut Pasal 1 UU Darurat No.7/1957, pembentukan
337
Pembentukan Dewan Dewan Nasional bertujuan untuk menyempurnakan kelancaran roda
Nasional dimaksudkan pemerintahan masyarakat Indonesia sebaik-baiknya. Tugas Dewan
Nasional berdasarkan Pasal 2 UU Darurat No.7/1957 dan Pedoman
untuk menghimpun Umum Dewan Nasional ialah memberikan nasihat kepada pemerintah
kekuatan-kekuatan mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan, baik
atau potensi dinamis atas permintaan pemerintah maupun atas inisiatif sendiri. Nasihat
338
dalam masyarakat, Dewan Nasional itu disampaikan kepada Pemerintah oleh presiden.
Sedangkan, menurut Konsepsi Presiden, Dewan Nasional berfungsi
yang dipandang untuk menunjukkan kewibawaan kabinet yang serta memberi nasihat
kurang tersalurkan dan masukan kepada kabinet, baik masukan yang diminta maupun
secara efektif dalam yang tidak diminta. Dengan demikian, terciptalah suatu hubungan
lembaga-lembaga erat antara kabinet dan Dewan Nasional. Oleh karena itu, melalui
Dewan Nasional ini dapat dikatakan bahwa setiap tindakan pemerintah
negara yang ada. berhubungan dengan kehendak masyarakat. 339
Dengan melihat Konsepsi Presiden serta UU Darurat No.7/1957,
dapat disimpulkan bahwa pembentukan Dewan Nasional akan
memperkuat kedudukan atau melindungi kabinet agar tidak dengan
mudah jatuh karena keberadaan oposisi dari partai-partai politik
334 Loc.cit.
335 Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman
Republik. Edisi Pemutakhiran, 2011, hlm. 380.
336 Pardiyo, op.cit., 1989, hlm. 23.
337 Departemen Penerangan RI, Sekitar Dewan Nasional, 1958, hlm. 20.
338 Pardiyo, op.cit., 1989, hlm. 23-24.
339 Kementerian Penerangan RI, op.cit., 1957, hlm. 12-13.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 291
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 291 11/19/19 9:22 AM
