Page 291 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dalam DPR. Di samping itu, UU Darurat No.7/1957 dapat memberikan
legalitas (sebagai dasar hukum) kepada Presiden Sukarno untuk ikut
campur dalam urusan pemerintah walaupun sifatnya hanya nasihat
yang tidak mengikat. Dengan dibentuknya dewan itu diharapkan
terjadi keseimbangan antara DPR, kabinet serta Dewan Nasional
sehingga kabinet dapat melaksanakan rencana program-programnya
dengan baik. 340 Akan tetapi, dalam praktiknya kabinet sering kali
mengabaikan masukan Dewan Nasional terutama tentang langkah-
langkah yang harus ditempuh kabinet. Meskipun demikian, sebagai
seorang teknokrat nonpartai, Perdana Menteri Djuanda hanya bisa
meminta petunjuk-petunjuk Presiden Sukarno selaku kepala negara
untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. 341
Keadaan dalam negeri, terutama ketika terjadi pemberontakan
PRRI dan Permesta serta gangguan-gangguan keamanan di beberapa
daerah Indonesia umumnya merupakan hambatan-hambatan
pembangunan negara pada masa Kabinet Djuanda. Oleh karena itu,
pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah
Nasional Pembangunan saat menjelang akhir tahun 1957. Di lain sisi,
pelaksanaan Musyawarah Nasional merupakan salah satu cerminan
dibentuknya forum dan badan pendukung eksekutif yang menyiratkan
Keadaan dalam upaya melemahkan sistem demokrasi parlementer. Permasalahan-

negeri, terutama permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kemudian dibawa ke sebuah
forum ataupun badan baru guna mencari solusi dengan mendengarkan
ketika terjadi pendapat dari berbagai kalangan yang dianggap kredibel oleh

pemberontakan pemerintah, tentunya selain unsur-unsur partai politik.
PRRI dan Permesta Musyawarah Nasional membahas tentang permasalahan

serta gangguan- pemerintah, pergolakan daerah, persoalan ekonomi dan kekuangan,
gangguan keamanan permasalahan pembangunan, Angkatan Perang, dan perihal partai-
partai serta persoalan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Hasil yang
di beberapa daerah didapatkan dari musyawarah tersebut mencerminkan suasana saling
Indonesia umumnya pengertian. Sementara itu, untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah

merupakan Nasional dalam persoalan pembangunan, dilaksanakanlah Musyawarah
hambatan-hambatan Nasional Pembangunan.
Musyawarah Nasional Pembangunan ini bertujuan untuk
pembangunan negara membahas persoalan pembangunan secara mendalam. Kemudian,
pada masa Kabinet untuk mempersiapkan dasar-dasar untuk Rencana Pembangunan

Djuanda. Nasional yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan

340 Kementerian Penerangan RI, op.cit., 1957, hlm. 24-25.
341 Wilopo, op.cit., 1976, hlm. 53.

dpr.go.id 292

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 292 11/19/19 9:22 AM