Page 165 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 165

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                 Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi kita selama pemerintahan
                 Presiden Jokowi hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya
                 mencapai 13 hingga 14 persen per tahun.
                      Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp2.604,93 triliun. Akhir
                 2017, jumlah utang kita telah berada di angka Rp3.928,7 triliun. Jadi, selama
                 tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi, utang kita telah bertambah Rp1.324
                 triliun. Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp12.407 triliun,
                 maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9
                 persen dari PDB.

                      Sebagai pembanding, selama dua periode berkuasa, pemerintahan
                 Pak  SBY  hanya  menambah  utang  sebesar  Rp1.400  triliun.  Selain  itu,
                 pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap
                 PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014. Ini
                 berbeda dengan catatan utang pemerintahan Jokowi, yang selama 3 tahun
                 memimpin, rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen
                 menjadi 28,9 persen.
                      Menurut saya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam
                 berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah
                 rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita, serta apa
                 dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
                      Kemampuan kita membayar utang bisa dilihat dari angka
                 keseimbangan primer. Dalam buku teks ekonomi, keseimbangan primer
                 adalah jumlah pendapatan negara dikurangi jumlah pengeluaran negara
                 di luar pembayaran cicilan utang. Jika keseimbangan primer negatif,
                 bisa dipastikan bahwa pemerintah harus membayar cicilan utang
                 dengan menarik utang baru. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi,
                 keseimbangan primer kita selalu defisit. Padahal, pada periode 2004
                 hingga 2011, keseimbangan primer kita sebenarnya selalu surplus.
                      Selain mengabaikan kemampuan bayar, pemerintah juga sepertinya
                 mengabaikan soal waktu jatuh tempo (debt maturity) yang sebenarnya
                 makin menekan kita. Pada tahun 2015, pembayaran kewajiban utang
                 Pemerintah mencapai Rp155 triliun. Pada 2016 dan 2017, angkanya berubaha
                 menjadi 191,2 triliun dan Rp219 triliun. Menurut Kementerian Keuangan,
                 pada 2018 utang jatuh tempo kita mencapai Rp390 triliun, dan pada tahun



                160 KATA FADLI
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170