Page 166 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 166

DALAM JERATAN   BAB VII
                                                                           UTANG




                 2019 angkanya menyentuh Rp420 triliun. Besar sekali angkanya.
                      Bukti bahwa pembayaran utang beserta bunganya ini telah
                 menekan APBN kita bisa dilihat pada tahun 2017 kemarin, di mana untuk
                 pertama kalinya dalam sejarah belanja subsidi pemerintah lebih kecil jika
                 dibandingkan pembayaran kewajiban utang pada tahun yang sama. Ini
                 menurut saya sangat ironis.
                      Selama masa pemerintahan Pak SBY, kita sebenarnya telah
                 berhasil untuk mengurangi porsi utang luar negeri dan kemudian beralih
                 mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk surat utang negara (SUN).
                 Masalahnya, berbeda dengan utang luar negeri yang alokasinya jelas, serta
                 pos anggarannya jelas, maka mekanisme utang melalui penerbitan SUN
                 ini agak sulit dikontrol, karena tidak bisa diidentifikasi penggunaannya.
                 Karena hasil penjualan SUN diperlakukan sama dengan hasil penerimaan
                 pajak, maka kita tidak pernah tahu sebenarnya duit SUN itu diperuntukkan
                 bagi pos apa saja.
                      Apalagi,  pemerintah  kemudian  cenderung  menerapkan  strategi
                 ‘front loading’ dalam berutang, alias berutang banyak lebih dulu meskipun
                 kebutuhannya belum didefinisikan. Cara ini dianggap pemerintah lebih
                 murah untuk mendapatkan  cash flow. Namun, risikonya pertumbuhan
                 jumlah utang kita jadi mengalami akselerasi.
                      Ke depan, kita harus mengontrol perilaku pemerintah dalam berutang
                 ini. Itu sebabnya saya sering mengatakan hanya program yang berimplikasi
                 langsung terhadap kesejahteraan rakyat saja yang mestinya jadi prioritas
                 pemerintah.  Anggaran infrastruktur  yang  tidak perlu sebaiknya segera
                 direvisi. Jangan sampai anggaran publik kita ke depannya digerogoti untuk
                 membayar utang, bukannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

                      Pembangunan yang bergantung utang tentu tak sesuai dengan
                 semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu
                 dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi. Bagaimana
                 kemandirian  ekonomi  bisa  tercapai  kalau  kita  semakin  tergantung  dan
                 terjerat pada utang?!




                                                       Jakarta, 3 Januari 2018



                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  161
                                                                         DARI SENAYAN
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171