Page 292 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

AGRARIA
& PERHUTANAN BAB XIII
SOSIA

(1)

PP NO. 103/2015
ADALAH ANCAMAN BAGI AGENDA
REFORMA AGRARIA

ITERBITKANNYA Peraturan Pemerintah (PP) No. 103
Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
oleh pemerintah pada 22 Desember 2015 lalu menurut saya
Dmerupakan sebuah kemunduran sekaligus ancaman bagi
agenda reforma agraria. Pemerintah terlalu kalap mengejar pertumbuhan
ekonomi sehingga mengabaikan pengambilan kebijakan yang logis,
sinkron, dan memiliki horison pemikiran jangka panjang.

Bagaimana bisa pemerintah memberikan hak pakai kepemilikan
properti bagi orang asing hingga 80 tahun?! Kalau kita periksa peraturan
perundangan yang lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 40/1996, Hak
Pakai, baik di atas tanah negara maupun di atas tanah hak milik pribadi,
itu hanya diberikan maksimal 25 tahun saja. Begitu juga dalam Undang-
undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, hak pakai hanya diberikan
maksimal 70 tahun. Lalu, bagaimana bisa kepemilikan properti pribadi oleh
orang asing lantas diberi hak yang lebih lama daripada hak pakai untuk
keperluan investasi asing?! Saya benar-benar tidak habis pikir.
Kita paham bahwa seharusnya investasi itu dibiayai oleh tabungan
dalam negeri. Dan sementara tabungan dalam negeri kita masih terlalu
kecil, sehingga belum bisa digunakan untuk investasi, serta di sisi lain jumlah
utang kita juga sudah terlalu banyak, kita memang membutuhkan investasi
asing untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pembangunan. Namun itu
tidak kemudian berarti kita harus mengobral regulasi sedemikian rupa
untuk mendatangkan dan memfasilitasi investasi tersebut. Itu namanya
sudah menjual Indonesia!
Apalagi, PP No. 103/2015 tidak membatasi bahwa hak pakai itu

CATATAN-CATATAN KRITIS 301
DARI SENAYAN