Page 290 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PETANI DAN BAB XII
KEMAKMURAN

berskala industrial. Untuk konteks peternakan ayam, yang harus dikontrol
oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur
kita tidak rontok.
Begitu juga dengan sektor perberasan. Ada beberapa kebijakan
Pemerintah yang menurut saya perlu dikoreksi. Misalnya, kebijakan HPP
(Harga Pembelian Pemerintah) harus segera diubah menjadi Harga Dasar,
agar Bulog bisa kembali berperan sebagai badan penyangga pangan.
Selama ini kebijakan HPP telah membatasi fungsi Bulog dan menjadikan
petani tak punya posisi tawar.
Yang tak kalah penting untuk menjaga agar ekosistem bisnis usaha
tani tetap berjalan adalah reforma agraria. Inilah yang gagal dijalankan
oleh pemerintahan sekarang ini.
Meskipun saat kampanye dulu disebutkan akan mendistribusikan
lahan seluas 9 juta hektar dan menyediakan 12,7 juta hutan kelola rakyat
lewat sistem perhutanan sosial sampai 2019, namun realisasinya sangat
jauh. Bagaimana bisa agenda reforma agraria berjalan, jika pemerintah
sendiri baru merilis Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria sesudah
empat tahun berjalan. Itu benar-benar tidak menunjukkan komitmen
serius melaksanakan agenda reforma agraria.
Untuk menutupi kegagalan itu, Pemerintah memberikan hiburan
kepada rakyat melalui kegiatan bagi-bagi sertifikat langsung oleh Presiden,
seolah itulah program reforma agraria. Padahal, program sertifikasi dan
legalisasi tanah melalui Prona itu sebenarnya telah ada sejak tahun 1981.
Dan Prona sebenarnya tidak tepat disebut sebagai bagian dari reforma
agraria. Tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat
tadi sebagai bentuk reforma agraria.
Kembali lagi ke isu pokok, sekali lagi sebagai negara agraris orientasi
pembangunan pertanian mestinya adalah kemakmuran petani. Kita harus
bisa memakmurkan petani dulu sebelum menjadi negara industri yang
kuat. Itu sebabnya, menurut saya sebelum Pemerintah bicara mengenai
Revolusi Industri 4.0, mereka seharusnya terlebih dahulu bicara bagaimana
menjadikan petani sebagai kelas pengusaha baru. Tanpa menjadikan petani
sebagai kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara Revolusi Industri
4.0.
Jakarta, 30 Desember 2018

CATATAN-CATATAN KRITIS 297
DARI SENAYAN