Page 298 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

AGRARIA
& PERHUTANAN BAB XIII
SOSIA

(3)

TAK ADA KEDAULATAN PETANI
TANPA REFORMA AGRARIA

ARI ini, Kamis, 27 April 2017, sebagai Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasional HKTI (Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia), saya memimpin syukuran Hari Ulang Tahun HKTI
ke-44 di Gedung HKTI, Ragunan, Jakarta. Organisasi petani
Hyang merupakan hasil fusi dari empat belas organisasi tani
ini didirikan pada 27 April 1973. Di usianya yang ke-44, HKTI telah menjadi
organisasi tani tertua di Indonesia.
Dalam acara syukuran hadir Ketua Dewan Penasehat, Dr. Jafar
Hafsah, Ketua Umum KTNA Ir. Winarno Tohir, Wakil Ketua Dewan Pembina
Dr. Rachmat Pambudy, dan para pengurus DPN HKTI lainnya.
Tema HUT HKTI kali ini adalah “Daulat Pangan, Daulat Petani”.
Dalam pandangan HKTI, kita memang hanya bisa mencapai kedaulatan
pangan melalui kedaulatan petani.
Supaya petani berdaulat, pemilikan lahan menjadi isu penting. Jika
dalam tiga tahun terakhir kita membaca memburuknya angka ketimpangan
ekonomi, sebagian disumbangkan oleh ketimpangan kepemilikan lahan
tersebut. Menurut laporan Bank Dunia, faktor penyebab ketimpangan
ekonomi yang makin melebar di Indonesia saat ini, selain disebabkan
oleh korupsi, tak meratanya penguasaan aset uang dan properti, serta
kesenjangan upah antara sektor pertanian dan non-pertanian, juga
disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan lahan.
Indeks gini kita saat ini mencapai 0,39, yang merupakan indikator
ketimpangan ekonomi paling buruk yang pernah terjadi di tanah air. Dan
ketimpangan tersebut sebanding dengan ketimpangan kepemilikan lahan,
yang menurut Sensus Pertanian 2013, indeksnya mencapai 0,72. Artinya,
struktur kepemilikan lahan di Indonesia sangat timpang sekali.
Sensus Pertanian 2013 menunjukkan jika telah terjadi konsentrasi

CATATAN-CATATAN KRITIS 307
DARI SENAYAN