Page 310 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 310

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                 industri, selama setahun ke depan KKP telah mendelegasikan kewenangan
                 pengawasan dan rekomendasi impor yang dimilikinya ke Kementerian
                 Perdagangan. Padahal, menurut UU No. 7/2016 tentang Perlindungan
                 Nelayan,  Pembudidaya  dan  Petambak  Garam,  kewenangan  untuk
                 mengawasi semua impor garam seharusnya hanya ada di KKP.
                      Ada apa ini?! Perintah UU kok mau dibatalkan sepihak hanya
                 oleh rapat koordinasi menteri dan aturan setingkat Permen (Peraturan
                 Menteri)?! Saya kemudian menangkap kesan jika gonjang-ganjing harga
                 garam ini telah ditunggangi oleh kepentingan kartel garam.

                      Saya  kira  sudah  bukan  merupakan  rahasia  lagi  jika  impor  garam
                 industri selama ini pada kenyataannya telah bocor ke pasar garam
                 konsumsi. Inilah yang selama ini telah menekan para petani kita, sehingga
                 mereka tidak mendapatkan insentif harga yang memadai. Di satu sisi
                 kualitas garam petani memang masih rendah, tapi di sisi lain mereka
                 tertekan oleh  stok garam industri yang bocor ke pasar. Apalagi, garam
                 impor biasanya masuk pada saat petani garam kita sedang panen.
                      Kebijakan pemerintah sebelum ini sebenarnya sudah bagus. Untuk
                 melindungi petani garam sekaligus mengontrol impor, pemerintah telah
                 menerapkan kebijakan impor garam satu pintu, yaitu melalui PT Garam,
                 salah satu BUMN kita. Tapi sepertinya kebijakan ini tidak disukai oleh kartel
                 garam, terbukti dari adanya kebijakan  aneh pendelegasian  wewenang
                 antara dua kementerian tadi.
                      Dulu, untuk mengimpor garam industri memang rekomendasinya
                 berasal dari Kementerian Perindustrian, sementara rekomendasi
                 garam konsumsi berasal dari KKP. Namun, setelah  ada UU No. 7/2016,
                 rekomendasi impor hanya dikeluarkan oleh KKP, karena UU tersebut tidak
                 lagi membedakan antara garam konsumsi dengan garam industri.

                      Secara teknis, kualitas garam impor memang sama. Pembedaan
                 antara garam konsumsi dengan garam industri merupakan produk regulasi
                 lama, yaitu Permendag No. 125/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

                      Dalam Permendag tahun 2015 itu ada pembedaan mengenai garam
                 konsumsi dengan garam industri, dilihat dari persentase kadar NaCl di
                 dalamnya. Garam dengan kadar NaCl 97 persen atau lebih, dikategorikan





                322 KATA FADLI
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315