Page 410 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 410

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                 tentunya merupakan hal yang memprihatinkan jika belakangan ini kita
                 kembali terjebak pada isu SARA. Namun, berbeda dengan pandangan
                 yang menyebut aksi intoleransi yang muncul belakangan ini lahir akibat
                 rendahnya komitmen terhadap  persatuan,  saya sejak lama  menilai
                 penyebabnya bersifat sangat struktural, yaitu ketidakadilan sosial.
                 Lemahnya penegakkan hukum, menganganya ketimpangan ekonomi,
                 indeks keparahan kemiskinan yang terus meningkat, hukum yang tebang
                 pilih, ketidakadilan sosial,  dan hal-hal  sejenisnya, telah  mendorong
                 lahirnya distrust di tengah masyarakat.
                      Poinnya, jika pemerintah gagal menciptakan keadilan, maka kohesi
                 sosial akan cenderung melonggar. Sehingga, untuk mengatasi aksi-aksi
                 intoleransi yang belakangan marak, tentu tak bisa diselesaikan melalui
                 jargon dan doktrin, melainkan dengan cara mengatasi problem struktural
                 yang ada di tengah masyarakat kita.
                      Sayangnya, strategi pembangunan pemerintah yang bertumpu
                 pada utang dan pembangunan infrastruktur terbukti tak kondusif dalam
                 mengatasi ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan problem-
                 problem  struktural  lainnya.  Selama  empat  tahun  pemerintahan  Jokowi,
                 jumlah pengangguran kita, misalnya, hanya turun sebanyak 373.641 orang.
                 Pencapaian ini masih kalah jika dibandingkan empat tahun pertama
                 Pemerintahan SBY-JK di mana pengangguran turun sebanyak 823.761
                 orang, dan empat tahun pertama Pemerintahan SBY-Boediono di mana
                 jumlah pengangguran turun sebesar 1.721.720 orang. Itupun kalau kita
                 menghitung dengan ukuran pengangguran yang sumir.
                      Begitu juga halnya dengan kemiskinan. Indeks Kedalaman
                 Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama 4 tahun
                 pemerintahan Jokowi tidak banyak mengalami perubahan. Di wilayah
                 perdesaan, indeksnya bahkan semakin buruk. Dalam empat tahun terakhir,
                 indeks keparahan kemiskinan di perdesaan angkanya kian memburuk,
                 dari 0,57 pada September 2014 menjadi 0,63 pada Maret 2018. Begitu juga
                 dengan kedalaman kemiskinan, indeksnya memburuk dari angka 2,26 pada
                 September 2014 menjadi 2,37 pada Maret 2018.
                      Jika   parameter-parameter     keadilan   seperti   kemiskinan,
                 pengangguran, dan ketimpangan kondisinya tak kunjung membaik,
                 persatuan kita bisa terancam. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah.




                430 KATA FADLI
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415