Page 488 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

CATATAN
KEGAGALAN BAB XXI
JOKOWI

(10)

RAKYAT MENUNGGU PERTANGGUNGJAWABAN
NAWACITA

ITA harus terus-menerus memperbaiki kualitas demokrasi dan
peradaban politik di tanah air. Sesudah Reformasi, kita memang
telah memperbaiki sejumlah hal, mulai dari pembatasan
kekuasaan presiden, penguatan posisi parlemen, menjaga
Kindependensi lembaga yudisial, serta memperbaiki mekanisme
checks and balances antarlembaga tinggi negara. Namun, sesudah lewat
dua puluh tahun, saya kira proses perbaikan itu tak boleh berhenti di situ.
Kita harus terus-menerus melontarkan gagasan baru.
Saya menilai ada satu gagasan lama yang mungkin penting untuk
kita pertimbangkan kembali pelaksanaannya hari ini, yaitu mengenai
forum pertanggungjawaban lima tahunan pemerintah. Sesudah Reformasi
dan amandemen konstitusi, kita memang tak lagi mengenal istilah
“pertanggungjawaban presiden” lima tahunan di hadapan MPR RI.
Padahal, sudah merupakan kelaziman di organisasi manapun, pada
akhir masa kepengurusan selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban
masa jabatan. Filosofinya jelas, setiap bentuk kekuasaan memang harus
dipertanggungjawabkan. Tak boleh ada ruang bagi kekuasaan yang minus
pertanggungjawaban.
Masalahnya, berubahnya fungsi dan wewenang MPR telah membuat
mekanisme pertanggungjawaban Presiden menjadi tak lagi memiliki forum
resmi khusus. Kecuali terjadi pelanggaran hukum dan ketatanegaraan
oleh Presiden, yang menjadi dasar bagi proses pemakzulan, kita tak
lagi memiliki mekanisme yang mengatur soal pertanggungjawaban lima
tahunan oleh Pemerintah.
Satu-satunya mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia
diserahkan langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
Jika dianggap bekerja baik, maka rakyat bisa memilih kembali, namun jika
tidak maka rakyat akan menarik kembali dukungannya.

CATATAN-CATATAN KRITIS 515
DARI SENAYAN