Page 486 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 486
CATATAN
KEGAGALAN BAB XXI
JOKOWI
membodohi, namun juga tak mendidik masyarakat mengenai paradigma
kebijakan transportasi yang benar. Jalan tol adalah obsesi pembangunan
yang salah, karena jalan tol yang kini ada sebenarnya hanyalah infrastruktur
bagi kendaraan pribadi, hanya memberikan insentif bagi pengguna
kendaraan pribadi atau operator transportasi yang bersifat privat. Padahal
yang mestinya dibangun pemerintah adalah sarana transportasi publik
berbasis rel, bukannya jalan tol.
Lebih aneh lagi, yang semula dijanjikan pemerintah kan sebenarnya
adalah pembangunan tol laut, tapi kemudian yang dibangun tol darat.
Kalau kita membuka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, ada beberapa rencana yang dituangkan dalam RPJMN
tersebut. Pertama, mengembangkan dan membangun 24 pelabuhan
hingga tahun 2019. Targetnya, rata-rata per tahun harus dibangun sekitar
5 pelabuhan.
Kedua, mengembangkan 210 pelabuhan penyeberangan. Ketiga,
pembangunan atau penyelesaian 48 pelabuhan baru yang harus selesai
pada 2016 dan total 270 pelabuhan pada 2019. Tapi, bagaimana realisasinya?
Kalau dari sisi klaim pemerintah, hingga tahun ini mereka telah
mengklaim membangun 27 pelabuhan baru. Saya masih cek detailnya. Tapi,
yang harus kita perhatikan adalah utilisasi trayek tol laut. Menurut data
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada 2017 realisasi muatan tol
laut hanya mencapai 212.865 ton, atau baru 41,2 persen dari target 517.200
ton. Sementara itu, realisasi muatan baliknya jauh lebih kecil, karena baru
mencapai 20.274 ton.
Rata-rata okupansi kapal di trayek tol laut juga masih kecil, baru
sekitar 60 persen. Sementara untuk muatan balik okupansinya malah
hanya berkisar di angka 6 persen saja. Jadi, masih sangat rendah sekali.
Klaim keberpihakan terhadap pembangunan maritim juga tak sejalan
dengan perbaikan nasib para nelayan. Dalam empat tahun pemerintahan
Presiden Joko Widodo, misalnya, sebagian nelayan dan usaha penangkapan
ikan justru harus berhenti beroperasi, karena persoalan perizinan.
Mestinya ada perlindungan terhadap para nelayan tradisional.
Secara keseluruhan, setahun terakhir pemerintahan memang banyak
CATATAN-CATATAN KRITIS 513
DARI SENAYAN