Page 489 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Jadi, sesudah Reformasi, kita hanya mengenal pertanggungjawaban
hukum dan politik saja. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang
bersifat evaluatif mengenai kinerja presiden, tugas-tugas presiden, dan
apa saja yang telah diperbuat Presiden dari sejak pelantikan sampai dengan
akhir masa jabatannya.
Mekanisme pertanggungjawaban lima tahunan ini sangat kita
perlukan, agar terjadi kesinambungan antara apa yang dikerjakan oleh satu
pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya. Minimal, kita jadi punya
catatan mengenai capaian kerja pemerintah selama lima tahun dalam satu
dokumen resmi kenegaraan. Jika dilakukan, pertanggungjawaban lima
tahunan pemerintah atau Presiden itu memang tidak dalam rangka ditolak
atau diterima, karena aturan ketatanegaraan kita kini telah berubah,
namun dilakukan dalam rangka menyusun memori jabatan.
Pemberian pertanggungjawaban itu bisa dilakukan melalui
mekanisme yang sederhana saja. Pertama, Presiden diberi kesempatan
untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Kedua, fraksi-fraksi di
MPR diberi kesempatan untuk memberikan catatan dan evaluasi. Lalu
terakhir, Presiden diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas
catatan-catatan tadi. Sudah, selesai. Seluruh proses itu akan menjadi
dokumen kenegaraan.
Memang, tidak ada ketentuan yang kini mengatur hal tersebut. Tapi
tidak berarti hal semacam itu mustahil dilakukan. Sekali lagi, prinsip yang
ingin kita bangun adalah bagaimana terus-menerus memperbaiki kualitas
demokrasi dan peradaban politik di tanah air. Itu saja.

Sebagai contoh saya melihat petahana seharusnya membuat laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Nawacita. Petahana memberikan
penjelasan atas capaian visi dan misi lama yang ditawarkan lima tahun lalu.
Sayangnya, saya tak mendengar istilah “Nawacita” digunakan kembali oleh
petahana dalam kampanye Pemilu sekarang ini.
Saya punya catatan khusus mengenai hal ini. Nawacita sebenarnya
adalah jargon saat kampanye. Secara teknis, Nawacita merupakan
dokumen visi dan misi Saudara Joko Widodo saat menjadi calon presiden
pada 2014 lalu. Idealnya, sesudah terpilih menjadi Presiden dokumen visi

516 KATA FADLI