Page 123 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

memberikan tekanan besar pada masyarakat Hindia
dan menghalangi pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan alami masyarakat demi pertumbuhan dan
perbaikan sarana pemerintah untuk kesejahteraan
publik. Maka, kami mengundang pemerintah,
berkonsultasi dengan pemerintahan tertinggi,
untuk mengambil langkah-langkah, yang akan
mengarah ke bagian penting dari hutang yang
dikeluarkan oleh anggaran Negara Belanda.] 255

Inti dari mosi tersebut adalah hutang Hindia-Belanda yang
merupakan beban berat. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau untuk
dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong perbaikan
kehidupan kaum Bumiputra. Mereka mendesak supaya sebagian
hutang dibebankan kepada negeri Belanda. Mosi ini mendapatkan
dukungan luas dalam Volksraad karena banyak yang tidak setuju jika
hutang dibebankan kepada rakyat yang kehidupannya sudah sangat
sulit.
Inti dari mosi Masa persidangan tahun 1928-1929 dibuka pada 15 Mei 1928.

tersebut adalah Sidang dibuka pada pukul sembilan pagi, yang dimulai dengan
hutang Hindia- pidato Gubernur Jenderal A.C.D. De Graeff. Pada pukul 10.30 pagi,

Belanda yang Ketua Volksraad Mr. A. Neytzell de Wilde menyampaikan pidatonya.
merupakan Jumlah anggota di periode ini adalah sebanyak 49 orang, yaitu Aay,
Ali Musa, Apituley, Van Baalen, Beets, Ten Berge, Blaauw, Bruineman,
beban berat. Jayadiningrat, Dwijosewoyo, Fruin, Hadiwijoyo, Van Helsdingen, De
Oleh karena Hoog, Yahya, Jonkman, Kan, Khouw Kim An, Kies, Kusumo Yudo,

itu, pemerintah Kusumo Utoyo, Kusuma Subrata, Ligthart, Van Lonkhuyzen, Mandagie,
dihimbau Meyer Ranneft, Middendorp, Mochtar, Mulia, Mohamad Ali, Monod de
Froideville, Ratu Langie, Rup, Rückert, Schmutzer, Soangkupon, Suyono,
untuk dapat Sukawati, Suroso, Sutadi, Sosrodiprojo, Sosrohadiwijoyo, Stokvis,
mengeluarkan Thamrin, Yo Heng Kam, Van Zallinge, Zeydel, dan Zuyderhoff. Wakil

kebijakan yang pemerintah yang hadir adalah seorang de hoofden der departementen
van algemeen bestuur, de Regeeringsgemachtigde voor algemeene zaken,
dapat mendorong de adviseur voor de decentralisatie (Kepala Departemen Administrasi

perbaikan Umum sebagai perwakilan resmi Pemerintah Kolonial untuk urusan
kehidupan kaum umum, termasuk penasihat untuk desentralisasi).

Bumiputra.

255 Ibid., hlm. 183

dpr.go.id 118

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 118 11/18/19 4:49 AM