Page 159 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pidato atupun sebuah mosi, yang kemudian dipertimbangkan oleh
Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda sebelum ditembuskan kepada
Minister atau Menteri Negara Jajahan dan Tweede Kamer di Belanda.
Dalam rangka mewujudkan keterwakilan kaum pribumi di
Volksraad yang telah dicanangkan sejak lama oleh penduduk Hindia-
Belanda yang menginginkan sebuah pemerintahan sendiri, maka
tentunya harus ada suatu dasar pemikiran dan perencanaan terkait
langkah selanjutnya untuk merealisasikan gagasan yang ada. Di
sepanjang perjalannya dalam rentang periode 1928–1930 di Volksraad,
Thamrin menantang pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk
memindahkan seorang nasionalis veteran yakni Cipto Mangunkusumo
dari pembuangannya di Banda ke Batavia untuk menduduki kursinya
di dewan itu. 311
Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff (1926–1933) mencoba
memecahkan masalah jurang pemisah yang semakin tumbuh antara
Gubernur masyarakat Eropa dan Indonesia, antara lain dengan memperkuat

Jenderal A.C.D. posisi penasihat untuk Inlandse Zaken (Badan Urusan Pribumi). Dengan
de Graeff (1926– Gouvernementsbesluit (Suatu Keputusan dari Pemerintah kolonial
Hindia Belanda), pada tanggal 14 Agustus 1931, jabatan penasihat
1933) mencoba ditempatkan langsung di bawah Gubernur Jenderal. Pejabat Hindia
memecahkan Belanda pada waktu itu boleh berkorespondensi langsung dengan

masalah jurang otoritas sipil dan militer. Ia harus selalu tahu tentang tindak-tanduk
pemisah yang masyarakat Arab di Hindia-Belanda, dan juga harus mempelajari
perkembangan internal Islam dalam konteks internasional. Namun,
semakin tumbuh instruksi baru itu hampir tidak memberikan efek politik.
antara masyarakat Pada bulan Juli 1931, M.H. Thamrin mengemukakan persoalan
312
Eropa dan Indonesia Poenale Sanctie sebagai persoalan yang akan ditangani oleh Nationale
Fractie atau Fraksi Nasional. Setahun setelahnya, yakni pada Juli 1932,
M.H. Thamrin yang kembali terpilih sebagai ketua Fraksi Nasional
mengumumkan di Volksraad bahwa terdapat perubahan kecil
terkait tujuan dari fraksi tersebut, yang sebelumnya “de zoo spoedig
mogelijke zelfstandigheid van Indonesia” menjadi “de zoo spoedig
mogelijke onafhankelijkheid van Indonesia”. Pada 1933, M.H. Thamrin
menanggapi penanganan kasus pemberontakan di kapal perang Zeven
Provinciën yang terjadi pada 6 Februari 1933. Juli 1934, pidato M.H.

311 Handelingen Volksraad 1928-1929, hlm. 157-158
312 Poenale Sanctie, yang berisi: “setiap koeli kontrak yang meninggalkan pekerjaannya, yang lari,
dan yang mengabaikan kewajiban kerjanya bisa didenda atau dihukum penjara”. Lihat Antony Reid,
“Early Chinese Migration into North Sumatera” dalam Jerome Ch’en and Nicholas Tarling (ed.),
1970, Studies in the Social History of China and Southeast Asia (London: Cambridge University
Press), hlm. 293

dpr.go.id 156

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 156 11/18/19 4:50 AM