Page 163 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 163

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   perjuangan gerakan nasional demi memerdekakan masyarakat Pribumi
                                                   ditengah situasi krisis politik, sosial, dan ekonomi yang melanda
                                                   Indonesia.
                                                         Ide pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad ini muncul
                                                   dari anggota Volksraad sendiri, yakni M.H Thamrin, yang merupakan
                                                   ketua dari Perkumpulan Kaum Betawi, atas dasar beberapa faktor,
                                                   antara lain: 322
                                                         a.  Sikap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap gerakan
                                                            politik masyarakat Pribumi Hindia Belanda.
                                                         b.  Anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah kolonial
                                                            Hindia terhadap semua gerakan nasional baik yang bersifat
                                                            koopertif dan nonkooperatif, dan sering dilakukannya aksi
                                                            sepihak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap
                                                            organisasi pergerakan masyarakat pribumi Hindia Belanda.
                                                         c.  Didirikannya  Vaderlandsche Club (VC) pada tahun 1929
                                                            sebagai protes terhadap “ethisch beleid” Gubernur Jenderal
                                                            de Graef.


                                                         Dalam tindakannya, Fraksi Nasional lebih memusatkan usahanya
                       Terlepas dari itu           di dalam lingkungan Volksraad. Maka, Fraksi Nasional mempunyai

                pemakaian kata fraksi              tujuan untuk menjamin tercapainya kemerdekaan nasional dalam
             dalam Volksraad adalah                waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan jalan: 323

               hal yang kurang tepat,                    a.  Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan.
                                                         b. Berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik,
             sebab para anggotanya                          ekonomi, dan intelektual antara masyarakat Pribumi dan

                    bukan berasal dari                      Pemerintah kolonial Hindia Belanda.
               satu partai politik atau                  c.  Mengusahakan kedua hal tersebut diatas dengan cara-cara
                                                            yang tidak bertentangan dengan hukum.
                           perkumpulan                   Terlepas dari itu pemakaian kata fraksi dalam Volksraad adalah
                              yang sama            hal yang kurang tepat, sebab para anggotanya bukan berasal dari
                                                   satu partai politik atau perkumpulan yang sama, atau bahkan ada
                                                   yang tidak berpartai, tetapi hal tersebut telah biasa terjadi di dalam
                                                   Volksraad, dimana suatu golongan pada akhirnya dapat berdiri sebagai
                                                   suatu faksi tersendiri. Dari tujuannya, telah jelas terlihat bahwa Fraksi
                                                   Nasional bersifat revolusioner, untuk mensejahterakan masyarakat
                                                   pribumi Hindia Belanda, meskipun kerap kali pendapat dari fraksi
                                                   nasional di dalam Volksraad tidak direalisasikan oleh pemerintah
                                                   Hindia Belanda. 324
                                                   322  Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., 1984, Sejarah Nasional Indonesia
                                                      V (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 217
                                                   323  Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, Op. Cit., hlm. 218.
                                                   324  Ibid.



                                       dpr.go.id   160





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd   160                                                               11/18/19   4:50 AM
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168