Page 166 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 166
Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942
keadaan kehidupan sosial-ekonomi yang sangat tertekan akibat
depresi ekonomi, maka kegiatan fraksi utamanya ditujukan untuk
Dalam kehidupan memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi rakyat, terlebih kehidupan
politik, Fraksi Nasional di bidang politik memang sangat ditekan sekali oleh pemerintah de
Jonge. Masalah sosial yang banyak dibicarakan pada waktu itu adalah
yang tidak radikal itu bidang pendidikan, sebagai akibat dari diumumkannya rencana
telah “didorong” ke arah penertiban sekolah-sekolah liar melalui peraturan baru, yaitu Wilde
politik nonkooperasi, Schoolen Ordonnantie oleh pemerintah. Dijalankannya peraturan ini
yang seharusnya justru pasti akan menghambat kemajuan rakyat Indonesia, bahkan juga bagi
mereka yang berasal dari golongan Cina, India, dan Arab. Ki Hajar
diarahkan kepada Dewantara adalah tokoh yang menentang peraturan ini dengan keras.
jalan politik yang lebih Anggota-anggota Fraksi Nasional di dalam sidang Volksraad juga
kooperatif. menuntut agar pemerintah segera mencabut peraturan tersebut.
Bahkan, M.H. Thamrin bermaksud untuk keluar dari Volksraad apabila
tuntutan itu gagal. Melihat kemungkinan jejak Thamrin akan diikuti
pula oleh anggota-anggota lainnya, bila hal itu memang terjadi,
Volksraad berpotensi untuk kehilangan asas pembentukannya karena
wakil-wakil bangsa Indonesia praktis hilang. Setelah melihat reaksi-
reaksi yang ada, baik di luar maupun di dalam Volksraad, yang dapat
mengganggu ketenangan masyarakat, Pemerintah Kolonial dengan
terpaksa mencabut peraturan tersebut. 328
Lahirnya Fraksi Nasional di bawah pimpinan Thamrin merupakan
sebuah langkah konkret bagi kaum pribumi di Volksraad yang berada
dalam dominasi orang Belanda. Para wakil pribumi di Volksraad
banyak menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan sosial
masyarakat Hindia Belanda yang jarang diketahui secara langsung oleh
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
328 Ibid., hlm. 220
163
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 163 11/18/19 4:50 AM
