Page 240 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dalam kerangka persiapan kemerdekaan. Wadah itu adalah Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi
Cosakai). Dalam badan itulah bangsa Indonesia melalui para pendiri
bangsa merancang dan merumuskan Negara Indonesia merdeka, baik
dari landasan dasar Negara, wilayah negara, dan susunannya. Suatu
badan yang juga dibentuk dalam masa pendudukan Jepang adalah Cuo
Sangi In, yakni badan pertimbangan
Pada 1 Agustus 1943, Panglima Tertinggi Tentara Ke-16
mengumumkan tentang garis besar rencana pengambilan bagian
dalam pemerintahan negeri yang meliputi Chuo Sangi-in, atau Dewan
Pertimbangan Pusat, dan Shu Sangi-kai, atau Dewan Pertimbangan
Daerah, serta jabatan tinggi lainnya yang diperuntukkan bagi orang-
orang Indonesia. Chuo Sangi-in hanya mempunyai fungsi sebagai
penasihat. Hal tersebut sebenarnya serupa dengan Volksraad atau
Dewan Rakyat yang sebelumnya dibentuk oleh Pemerintah Kolonial
Hindia Belanda. Kekuasaan Dewan Rakyat dapat dikatakan hanya
sebatas memberi nasihat saja, bukan merupakan badan legislatif
Pada waktu itu, yang berlaku secara utuh. Saran atau nasihat yang diberikan adalah

situasi perang tidak khususnya berkisar pada persoalan anggaran, yaitu perhitungan
memungkinkan kelebihan dan kekurangan anggaran belanja, serta perihal peminjaman
uang. Untuk masalah tersebut, Gubernur Jenderal diwajibkan untuk
Jepang untuk meminta nasihat dari Dewan Rakyat. Alasan mengapa dewan ini tidak
memikirkan dan diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, menurut Pleyte

membentuk yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Urusan Tanah Jajahan, ialah
sistem perwakilan karena anggota-anggota Dewan Rakyat tersebar di seluruh tanah
Hindia Belanda, dan mereka hanya dapat mempergunakan sebagian
rakyat. waktunya bagi kegiatan di dewan itu. Hak yang dimiliki Dewan Rakyat
di masa Hindia Belanda adalah hak petisi, yaitu hak mengajukan usul,
agar persoalan kepentingan penduduk di Hindia Belanda dapat diatasi.
Hak ini dapat diajukan oleh seluruh anggota, kecuali yang menyangkut
masalah pembuatan undang-undang. Selain hak petisi, ada pula hak
inisiatif atau hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, hak
interpelasi atau hak meminta keterangan kepada pemerintah, serta
hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan negeri.
Pada waktu itu, situasi perang tidak memungkinkan Jepang
untuk memikirkan dan membentuk sistem perwakilan rakyat. Jepang
hanya mendirikan Chuo Sangi-in sebagai dewan yang hanya bertugas
untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh pemerintah pendudukan militer Jepang, serta mengajukan usul

dpr.go.id 238

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 238 11/18/19 4:51 AM