Page 239 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 239

Chuo S angi-In 1942 – 1945



                                                   Kantor Pemerintah Militer Jawa (Jawa Gunseibu)  yang  berada  di
                                                   bawah pengawasan langsung Kepala Staf Tentara Ke-16 yang diangkat
                                                   sebagai Kepala Pemerintahan. 504  Pemerintahan militer di wilayah-
                                                   wilayah Indonesia yang diduduki diatur oleh dua dokumen pokok,
                                                   yaitu “Asas-asas mengenai pemerintahan di Wilayah-wilayah Selatan
                                                   yang diduduki”, yang dirumuskan pada Konferensi Penghubung antara
                                                   Markas Besar Kemaharajaan Jepang dengan Kabinet Jepang pada
                                                   tanggal 20 November 1941, serta “Persetujuan Pokok antara Angkatan
                                                   Darat dan Angkatan Laut mengenai pemerintahan militer di wilayah-
                                                   wilayah yang diduduki”, tertanggal 26 November 1941. Berdasarkan
                                                   dokumen tersebut, pemerintahan militer di Jawa diatur oleh Panglima
                                                   Tentara Ke-16 yang mempunyai kode “Kelompok Osamu”. Selama masa
                                                   pendudukan, ia dikenal sebagai Gunshireikan atau Saiko Shikikan
                                                   (Panglima Tertinggi), tetapi pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh
                                                   Kepala Pemerintahan Militer yang disebut Gunseikan. Saiko Shikikan
                                                   menetapkan peraturan yang dinamakan  Osamu Seirei, sedangkan
                                                   peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan disebut Osamu Kanrei.
                                                   Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam Kan Fo, surat kabar
                                                   milik pemerintah, yang merupakan sebuah penerbitan resmi yang
                                                   dikeluarkan oleh Gunseikanhu (Kantor Kepala Pemerintahan Militer). 505
                                                         Masa lebih kurang tiga setengah tahun dalam sejarah Indonesia
                                                   berdampak pada ingatan kolektif bangsa secara negatif maupun
                                                   positif. Masih dalam banyak catatan sejarah betapa kejam praktik
                                                   pemerintahan militer Jepang di Indonesia terkait antara lain Romusha,
                                                   penjarahan atas hampir semua harta kekayaan yang dimilki masyarakat
                                                   untuk kepentingan Jepang. Belum lagi mengenai berapa banyak kaum
                                                   perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu kelakian serdadu
                   Masa lebih kurang               Jepang dikenal sebagai yugun ianfu.  Akan tetapi asih juga diingat

                         tiga setengah             betapa dalam masa pendudukan Jepang memberi kesempatan misalnya
                          tahun dalam              kepada para pemuda yang dilatih dalam Tentara Pembela Tanah Air

                    sejarah Indonesia              (PETA) dan sebagian lagi dibawa ke medan pertempuran sebagai
                     berdampak pada                anggota Heiho, atau tentara pembantu pasukan Jepang.
                                                          Pada masa pendudukan Jepang yang singkat bagi pergerakan
                       ingatan kolektif            nasional telah memberi peluang yang cukup besar dalam pematangan
                        bangsa secara              menuju kemerdekaan. Meskipun perdebatan boleh berlanjut mengenai

                      negatif maupun               apakah Jepang berperan terhadap kemerdekaan Indonesia, fakta
                                   positif.        menunjukkan bahwa Jepang membentuk suatu badan untuk bekerja

                                                   504  Ibid., hlm. 8
                                                   505  Ibid., hlm. 9




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   237
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd   237                                                          11/18/19   4:51 AM
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244