Page 241 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 241

Chuo S angi-In 1942 – 1945



                                                   yang tidak ada akibatnya bila tidak dilaksanakan oleh pemerintah
                                                   pendudukan Jepang. 506
                                                         Pemerintahan militer Jepang di Indonesia memberikan izin
                                                   kepada orang-orang Indonesia untuk berpartisipasi di bidang politik,
                                                   sehingga tindakan yang diambil oleh Pemerintah Militer Jepang
                                                   sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, yaitu: Pertama,
                                                   membentuk Chuo Sangi-in di Jakarta dan Shu Sangi-kai  di tujuh belas
                                                   keresidenan, Kota Praja Istimewa Jakarta, serta di Daerah Istimewa
                                                   Yogyakarta dan Surakarta;  Kedua, mengangkat penasihat (sanyo)
                                                   untuk departemen-departemen pemerintah militer Jepang, seperti
                                                   yang telah diuraikan di atas. Pembentukan badan-badan tersebut,
                                                   yang diisi dengan pengangkatan orang-orang Indonesia, bertujuan
                                                   untuk memberi ruang partisipasi orang Indonesia secara terbuka di
                                                   dalam menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan pemerintahan
                                                   militer Jepang.
                                                         Para tokoh politik Indonesia diberikan tempat atau lembaga
                                                   untuk menyampaikan aspirasi, lembaga bersuara untuk menyuarakan
                                                   aspirasinya yang serupa dengan Volksraad di zaman Belanda, tetapi
                                                   fungsinya hanya sebagai penasihat yang harus sejalan dengan strategi
                                                   politik Jepang. 507
                                                         Pemerintah  militer  Jepang  di  Jawa  juga  mengeluarkan
                                                   serangkaian peraturan di masa awal kekuasaannya, khususnya
                                                   mengenai pembentukan Chuo Sangi-in adalah sebagai berikut:


                                                               Osamu Seirei No. 36 tentang Chuo Sangi-in
                  Pemerintah militer

                      Jepang di Jawa                                Pasal 1.
                 juga mengeluarkan                                  “Dengan maksoed oentoek memadjoekan

                           serangkaian                         oesaha. Pemerintah Balatentara dengan pesat dan
                   peraturan di masa                           tepat, maka diadakan Tyuuoo Sangi-in. Tyuuoo
                                                               Sangi-in adalah dibawah penilikan langsoeng dari
                awal kekuasaannya,                             Saikoo Sikikan, dan tentang oeroesan pemerintahan,
                             khususnya                         Tyuuoo Sangi-in memberi djawaban atas pertanjaan

                             mengenai                          Saikoo Sikikan serta memadjoekan oesoelan kepada
                pembentukan Chuo                               Saikoo Sikikan serta memadjoekan oesoel-oesoel
                                                               kepada Saikoo Sikikan.”
                                Sangi-in

                                                   506   Ibid., hlm. 6
                                                   507   Atashendartini Habsjah, Mooriati Sudiharto, dan Putut Trihusodo (ed.), 2007,  “Perjalanan
                                                      Panjang Anak Bumi”, hlm. 219




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   239
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd   239                                                          11/18/19   4:51 AM
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246