Page 373 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Perjanjian Linggarjati. Dapat dipahami bagaimana praktek jual-beli
suara dapat memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya, serta
kerugian bagi jalannya demokrasi.
Mengenai kepanitiaan, atau subpanitia yang mengurusi masalah
rumah tangga pada Sidang Pleno ke-5 di Malang, laporan KNIP
memberikan catatan sebagai berikut:

“Oemoemnja semoea sub-sub panitia bekerdja
sangat giat, tetapi berhoeboeng tjara bekerdja
Kepanitiaan mereka koerang tepat dan systematisch terdapat

dalam Sidang djoega kesalahan2 jang diantaranja ada jang dapat
Pleno KNIP menimboelkan bahaja djika pada waktoe itoe seketika
dibentuk oleh tidak dapat diketahoei.” 626

BP KNIP untuk Kepanitiaan dalam Sidang Pleno KNIP dibentuk oleh BP KNIP

mempersiapkan untuk mempersiapkan dan menjalankan hal-hal teknis terkait Sidang
dan menjalankan Pleno. Dalam situasi revolusi, perihal kebocoran informasi atau
hal-hal teknis kesalahan teknis terkait penyampaian informasi dapat berakibat fatal.

terkait Sidang Sidang Pleno ke-5 KNIP, seperti yang disampaikan dalam kutipan
laporan KNIP di atas, memiliki kepanitiaan yang baik. Kekurangan
Pleno. yang terdapat dalam pengerjaannya dapat segera ditangani oleh
Panitia Sidang Pleno untuk menghindari “bahaya” bagi republik karena
jatuhnya informasi penting ke tangan pihak yang tidak diinginkan.

Gambar 2. Ketua BP KNIP Mr. Assaat Memimpin Sidang KNIP ke-5
di Malang
Sumber: ANRI – IPPHOS, No. 441 (Februari – Maret 1947)

626 Ibid.

dpr.go.id 372

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 372 11/18/19 4:53 AM