Page 375 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

itu hanjalah dipoesatkan kepada mengeritik sadja.
Djanganlah kita mengira bahwa djika kita berhasil
mengganti seorang menteri lantas keadaan rakjat
akan sekaligus beroebah… Rakjat jang baroe merdeka
itoe soedah berabad-abad meringkoek di bawah
telapak kaki pendjadjahan, adalah ibarat gadis baru
berkain dan boedjang baru berkeris, jaitu penuh
sentiment, kadang-kadang ijdel, kadang-kadang
militant, jagalah dan pergoenakanlah perasaan
rakjat itu dengan bidjaksana.” 628

Setelah pidato selesai disampaikan oleh Mr. Assaat, sidang
kembali dilanjutkan dengan agenda laporan dari BP KNIP. Selanjutnya,
pembahasan sidang masuk pada PP No. 6 Tahun 1946, yang menjadi
satu pokok pembahasan.
Pada Sidang Pleno KNIP hari kedua tanggal 26 Februari 1947,
pembahasan sidang masih seputar PP No. 6 Tahun 1946. Mr. Sartono
dari PNI adalah salah satu dari kelompok yang mengajukan usul RUU
Pembatalan PP No. 6 Tahun 1946. Ia menjelaskan dalam keterangannya,
bahwa PP No. 6 Tahun 1946 bertentangan dengan rasa keadilan. RUU
pembatalan yang diajukannya adalah salah satu upaya untuk mencari
solusi dari permasalahan dengan pemerintah. Hingga akhir sidang
629
hari kedua, belum terlihat ada jalan keluar dari permasalahan terkait
PP No. 6 Tahun 1946 ini.
Pada sidang pleno hari ketiga tanggal 27 Februari 1947, barulah
Di hari ada titik terang dari pembahasan PP No. 6 Tahun 1946 ini setelah
polemiknya bergulir hampir setahun lamanya. Di hari ketiga, Wakil
ketiga, Wakil Presiden Hatta memberikan pidatonya yang berbeda dari pidato-
Presiden Hatta pidatonya sebelumnya yang “kaku” di tiap sidang KNIP. Kali ini, Wakil

memberikan Presiden Hatta menyampaikannya dengan berapi-api. Seperti yang
sudah disinggung juga dalam bab sebelumnya, dalam kesempatan ini,
pidatonya yang
Wakil Presiden Hatta memberikan kalimat ultimatum dengan tegas
berbeda dari kepada anggota sidang, yaitu:
pidato-pidatonya

sebelumnya “Jika Saudara-saudara masih juga menyangkal
Peraturan Presiden No. 6, lebih baik cari Presiden
yang “kaku” di yang lain dan kami akan meletakkan jabatan”. 630

tiap sidang KNIP.

628 Ibid., hlm. 21-22
629 Soeara Rakyat, 27 Februari 1946 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 106)
630 Berita Indonesia, 29 Februari 1947

dpr.go.id 374

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 374 11/18/19 4:53 AM