Page 377 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selanjutnya pada tanggal 2–5 Maret 1947, Sidang Pleno KNIP
dilanjutkan dengan agenda membahas mengenai kebijakan politik
pemerintah, terutama mengenai Perjanjian Linggarjati. Selain dari
pembahasan pada pokok Perjanjian Linggarjati, Sidang Pleno juga
membahas tentang silabus pendidikan RI yang masih memakai materi
pendidikan Hindia Belanda, wewenang polisi yang berada di bawah
perdana menteri, keperluan terhadap pegawai pamong praja yang
progresif untuk dikirim ke daerah-daerah, pendidikan bagi perempuan,
dan juga pembimbingan bagi kaum tani. Pada Sidang Pleno KNIP
632
ke-5 hari terakhir tanggal 5 Maret 1947, diajukan dua mosi, yaitu
mosi tentang perjuangan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera,
atau yang juga disebut dengan istilah “Mosi Orang Seberang”, serta
mosi kepercayaan pada kebijaksanaan politik pemerintah, termasuk
pada perundingan dengan Belanda dan hasil Perjanjian Linggarjati.
Mosi Orang Seberang diterima secara aklamasi, sedangkan mosi
kepercayaan pada kebijaksanaan politik pemerintah disetujui setelah
diadakan pemungutan suara. Dalam kaitannya dengan persetujuan
633
KNIP terhadap mosi percaya kepada pemerintah, terdapat beberapa
syarat yang diajukan oleh KNIP, yaitu:
1. Mengusahakan penarikan kembali tentara pendudukan
Belanda dari seluruh kepulauan Indonesia;
2. Mengusahakan terlaksananya hak-hak demokrasi di daerah-
daerah kepulauan Indonesia yang belum masuk daerah de
facto RI; dan
3. Menyusun dan menyelenggarakan program pemerintah di
Selanjutnya segala lapangan masyarakat untuk waktu tertentu. 634
pada tanggal
Dengan demikian, pada hari terakhir Sidang Pleno, sidang
2–5 Maret 1947, secara resmi menerima dan meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Badan
Sidang Pleno legislatif KNIP menerima secara sah bahwa wilayah RI terbatas

KNIP dilanjutkan pada Jawa, Madura, dan Sumatera. Surat kabar harian Pandji Rakjat
dengan agenda memberitakan mengenai penerimaan sidang KNIP terhadap Perjanjian

membahas Linggarjati secara padat dan jelas, sebagai berikut:
mengenai “Pada hari terachir sidang pleno KNIP

kebijakan politik di Malang tanggal 5 Maret 1947, semoea partai
pemerintah,... (kecuali Masyumi dan PNI) menetapkan mosi berisi

632 Parada Harahap, 1951, Op.Cit., hlm. 66
633 Soeara Rakjat, 5 Maret 1947 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 106
634 Soeara Rakjat, 6 Maret 1947 (Dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 128

dpr.go.id 376

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 376 11/18/19 4:53 AM