Page 63 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

13. Cipto Mangunkusumo, Van Hinloopen Pemberian hak angket Belum dibahas dalam sidang
Labberton, Sastrowijono, Thayeb, Teeuwen, terbuka
Cramer, Waworuntu, Rivai, dan Kamil
14. Rivai, dkk. Pemberian cuti kepada anggota Volksraad yang tinggal Ditarik
di Batavia serta para pegawai Volksraad berdasarkan
Staatsblad 1918 No. 194
15. Alatas, dkk. Perlakuan yang sama bagi semua orang Timur Asing dalam Diterima
urusan keimigrasian
16. Jayadiningrat, Cipto Mangunkusumo, Pemisahan antara gereja dan negara Belum dibahas dalam sidang
Waworuntu, Rivai, Dwijosewoyo, Utoyo, terbuka
Atmodirono, Rajiman, Prangwadono, dan
Mohamad Thayeb
17. M. Ng. Dwijosewoyo, Kamil, Schumann, dan Perbaikan posisi pengajar Bumiputra Diterima
Rivai

Terkait dengan salah satu mosi yang diajukan, yaitu mosi
pemisahan antara gereja dan negara, dalam memoarnya, R.A.A.
Jayadiningrat menuliskan bahwa ia merasa karirnya di Volksraad akan
“habis” di mata para anggota Volksraad dari kalangan Eropa. Apalagi
pada kesempatan sebelumnya, pidato yang ia sampaikan seolah-olah
bernada anti-Eropa. Hal itu menimbulkan kecurigaan dari beberapa
golongan Eropa. Sejak saat itu prasangka buruk terhadap dirinya
selalu ada, baik secara lisan maupun tulisan. Kritik mereka tidak hanya
ditujukan kepada arah politik, tetapi juga kepada diri Jayadiningrat
secara pribadi dan pekerjaannya. 118
Volksraad juga menerima surat-surat permohonan mengenai
berbagai permasalahan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Komisi
Verzoekschriften (Surat-surat Permohonan) dengan anggota Abdul
Muis, K.A.R. Bosscha, dan Raden Kamil, serta anggota pengganti
R.M.T.A. Kusumo Utoyo dan W.A.C. Whitlau, ada 87 surat dengan
berbagai pokok masalah. Catatan mengenai permasalahan dari
surat permohonan yang masuk, seperti catatan mosi, disusun
berdasarkan urutan abjad dari A hingga Z dalam bahasa Belanda
misalnya di bawah abjad A untuk Artesisch water (air tanah); B untuk
Ballingschap (pengasingan), Belasting (pajak), dan Burgemeester
(walikota); C untuk Chineezen (orang Tionghoa); D untuk Duurtoeslag
(biaya tambahan), F untuk Familiegraven (pemakaman keluarga); G
untuk Gratie (grasi), Gronden (lahan tanah), dan Grondhuren (sewa
tanah); H untuk Heerendiensten (kerja wajib), Hondenbelasting (pajak
anjing), dan Huishuurtoelage (biaya tambahan sewa rumah); I untuk

118 P.A. Achmad Djajadingrat, 1996, Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadingrat (Jakarta: PT. Dian
Rakyat), hlm. 366

dpr.go.id 58

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 58 11/18/19 4:48 AM