Page 67 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

(kerja wajib); O untuk Ontginning (pertambangan); P untuk Pensioenen
(pensiun) dan Politie (polisi); R untuk Regeeringsverklaring (penjelasan
pemerintah); V untuk Veeartsenijkundige dienst (dinas dokter
hewan), Veetelt (peternakan), dan Volksraad; Z untuk Zelfbesturen
(pemerintahan otonom). 125
Anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra pada periode ini
juga mengajukan mosi. Berikut daftar mosi dari anggota kalangan
Bumiputra, beserta dengan statusnya dalam sidang Volksraad 1920: 126

No. Pengusul Isi Status

1. Jayadiningrat Keinginan pendirian dan mempertahankan sejumlah Diterima
kota praja kecil
2. A. Muis, Cokroaminoto, Van Hinloopen Labberton, Perluasan hak pilih untuk pribumi Belum dibahas
Thayeb, Teeuwen, Sastrowijono, dan Dwijosewoyo
3. Cokroaminoto, Sastrowijono, Dwijosewoyo, Reformasi sistem tata negara Pemerintah Hindia- Belum dibahas dalam sidang terbuka
Cramer, Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Teeuwen, Belanda terkait pembentukan parlemen yang
Muis, dan Thayeb memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab
kepada pemerintah
4. Jayadiningrat, Schuman, Waworuntu, Van Deskripsi reformasi yang diperlukan dalam sistem Belum dibahas
Hinloopen Labberton, Kan, dan s’ Jacobs tata negara pemerintah
5. Cipto Mangunkusumo, Van Hinloopen Labberton, Pemberian hak angket Pembahasan lebih lanjut ditunda
Sastrowijono, Thayeb, Teeuwen, Cramer, menunggu laporan Komite Peninjau
Waworuntu, Rivai, dan Kamil

Selanjutnya, pada periode persidangan kedua Volksraad tahun
1920, terdapat 91 surat permohonan yang diajukan kepada Volksraad
dengan beragam permasalahan. Permasalahan disusun secara alfabetis
dari A hingga Z, antara lain: A untuk Ambtscostuum (pakaian pegawai);
B untuk Ballingschap (pengasingan); C untuk Concessie (konsesi); D
untuk Duurtoeslag (biaya tambahan); E untuk Electriciteitsvoorziening
(sarana listrik); G untuk Gelijkstelling (kesetaraan) dan Grondbezit
(kepemilikan tanah); H untuk Herplaatsing (penempatan kembali),
Huishuurvergoeding (tunjangan sewa rumah), dan Huwelijkssluiter
(ikatan pernikahan); K untuk Klachten (keluhan); M untuk Middelbaar
Technisch Onderwijs (Sekolah Teknik Menengah) dan untuk Motie
(mosi); O untuk Onderdistricten (kecamatan-kecamatan), Onderwijs
(pendidikan), Ontslag (pemecatan), dan Overplaatsing (pemindahan);
Pensioenen (pensiun), Pestbestrijding (penanganan pes), Politie (polisi),
Positieverbetering (perbaikan posisi), dan Preventieve hechtenis

125 Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Bijlage, hlm. 17-20
126 Ibid., hlm. 18-19; Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Bijlage,
hlm. 12-14

dpr.go.id 62

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 62 11/18/19 4:48 AM