Page 62 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

ia tidak ingin berada di posisi yang menentang pemerintah. Kusumo
Utoyo juga dengan hati-hati ikut menolak penciutan ladang tebu. Ia
mengetahui kehidupan petani di Bandar Sedayu, Ngawi, dan Jepara.
Ia tahu keuntungan yang dihasilkan oleh perluasan penanaman padi
tidak akan seimbang dengan akibat negatif jika ladang tebu diciutkan. 116
Para anggota Bumiputra juga mengajukan mosi dengan beragam
persoalan, antara lain persoalan pemerintahan Bumiputra oleh
Kamil, dkk., desentralisasi oleh A. Muis, dkk., Ujian Ilmu Alam oleh
A. Rivai, dkk., Ujian Untuk Pegawai oleh F. Laoh, lahan partikelir oleh
A. Muis, dkk., penjelasan pemerintah oleh Cokroaminoto, dkk. dan
Jayadiningrat, dkk., Volksraad oleh Cipto Mangunkusumo, dkk., A.
Rivai, dkk., Timur Asing oleh Alatas, dkk., dan seterusnya.
Berikut daftar mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari
kalangan Bumiputra beserta statusnya dalam sidang Volksraad di
rentang periode 1918–1919: 117

No. Pengusul Isi Status

1. Jayadiningrat, dkk. Penghapusan personil desa Diterima
2. A. Muis, dkk. Peninjauan kembali aturan lahan pertanian partikelir Tidak dipertimbangkan
(Staatsblad 1912 No. 422)
3. A. Rivai, dkk. Promosi perawatan pasien individual Diterima
4. A. Rivai, dkk. Pemberhentian secara hormat para dokter pribumi ikatan Diterima
dinas pemerintah dengan mengembalikan uang ganti rugi jika
mereka memutuskan kontrak
5. A. Muis, Cokroaminoto, Van Hinloopen Perluasan hak pilih untuk pribumi Belum dibahas
Labberton, Thayeb, Teeuwen, Sastrowijono, dan
Dwijosewoyo
6. Lim A Pat, dkk. Penghapusan penggunaan opium Diterima
7. A. Muis, dkk. Pengurangan beban pajak Diterima (dimodifikasi)
8. Kamil, Cipto Mangunkusumo, Sastrowijono, dan Penghapusan jabatan bupati karena warisan hubungan Belum dibahas dalam sidang
Dwijosewoyo darah/keluarga terbuka
9. A. Rivai, dkk. Penyetaraan Pasal 31 peraturan Burgerlijke Geneeskundige Diterima
Dienst yang berhubungan dengan ujian ilmu alam pertama
10. F. Laoh Perubahan peraturan ujian kursus pegawai kelas 4 dan 5 bea Diterima
dan cukai
11. Cokroaminoto, Sastrowijono, Dwijosewoyo, Reformasi sistem tata negara pemerintah Hindia-Belanda Belum dibahas dalam sidang
Cramer, Cipto Mangunkusumo, Rajiman, terkait pembentukan parlemen yang memiliki wewenang terbuka
Teeuwen, Muis, dan Thayeb penuh dan bertanggung jawab kepada pemerintah
12. Jayadiningrat, Schuman, Waworuntu, Van Deskripsi reformasi yang diperlukan dalam sistem tata Belum dibahas
Hinloopen Labberton, Kan, dan s’ Jacobs negara pemerintah

116 Ibid.
117 Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Op.Cit., hlm. 18-19;
Handelingen van den Volksraad, De Tweede Gewone Zitting 1918-1919, Bijlag, hlm. 12-1

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 57
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 57 11/18/19 4:48 AM