Page 57 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 57

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                         Achmad Jayadiningrat, yang merupakan wakil Ikatan Para Bupati,
                                                   beserta Labberton, mengajukan mosi untuk menggunakan bahasa
                                                   Melayu selain bahasa Belanda sebagai bahasa resmi dalam persidangan
                                                   di Volksraad. Setelah Gubernur Jenderal setuju dan mayoritas hasil
                                                   pemungutan suara menyetujui Mosi Jayadiningrat, bahasa Melayu
                                                   pun digunakan dalam sidang Volksraad, selain dari bahasa Belanda.
                                                         Pada 17 Desember 1918, anggota Herzieningscommissie (Komisi
                                                   Peninjau) dilantik. Ketua komisi tersebut adalah Prof. Carpentier Alting.
                                                   Para anggotanya adalah H. Agus Salim, D.M.G. Koch, Kusumo Utoyo,
                                                   Darwis Datuk Majolelo, H.H. Kan, dan Cramer. Baik Mosi Cokroaminoto
                                                   dan Jayadiningrat tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam
                                                   Volksraad karena kerap ditunda. Jawaban yang diberikan oleh
                                                   pemerintah terkait kedua mosi tersebut adalah untuk menunggu
                                                   laporan dari Herzieningscommissie.
                                                         Herzieningscommissie mengeluarkan laporan yang berisi
                                                   tentang rancangan-rancangan perubahan yang dikehendaki. Salah
                                                   satunya adalah menuju ke arah Hindia-Belanda yang otonom dengan
                                                   membentuk parlemen yang memiliki hak untuk mengatur urusan
                                                   dalam negeri dengan nama Landstaten sebagai pengganti Volksraad
                                                   yang hanya dapat memberikan advies (saran).
                                                         Kelak pada 30 Juni 1920, laporan  Herzieningscommissie
                                                   dikirimkan kepada pemerintah. Dalam laporan tersebut, diusulkan
                                                   perubahan yang berhubungan dengan Volksraad. Isinya adalah hak
                                                   bersama-sama untuk menetapkan anggaran belanja, hak mengajukan
                                                   amandemen di dalam membuat undang-undang, hak mempertahankan
                                                   kepentingan Hindia-Belanda di Belanda dengan cara mengirim utusan
                                                   ke sana, hak ikut serta dalam pengangkatan anggota Raad van Indië,
                                                   hak mengajukan calon kepada pemerintah untuk diangkat menjadi
                           Herziening-             ketua dari Rekenkamer (Dewan Audit), hak interpelasi, dan hak angket.

                           scommissie                    Seperti yang diuraikan sebelumnya, para anggota Volksraad tidak
                        mengeluarkan               hanya berasal dari masyarakat Eropa. Berikut daftar nama para anggota
                                                   Volksraad pada 1918 dari kalangan Bumiputra, Tionghoa, dan Arab:
                                                                                                                 109
                  laporan yang berisi
                tentang rancangan-

             rancangan perubahan
                   yang dikehendaki.




                                                   109   Handelingen der Volksraad, eerste zitting 1918, bijlage, hlm. 5-6




                                       dpr.go.id   52





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd   52                                                               11/18/19   4:48 AM
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62