Page 275 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 275

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
                                                        NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN



                     Menteri BUMN yang saat itu dijabat Rini Soemarno meneken MoU
               dengan Negara Tirai Bambu untuk rencana kereta cepat Jakarta-Bandung.
               China kemudian melakukan studi kelayakan yang diberitakan menghabiskan
               dan US$ 5 juta. Langkah Rini itu menandai terjadinya persaingan sengit
               Jepang vs China dalam memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
               Kemudian dalam waktu singkat yaitu pada 11 Agustus 2015, China mengirim
               proposal dengan mengajukan biaya investasi pembangunan US$ 5,585 miliar.
               Jepang tidak tinggal diam, merevisi proposal yang pernah dibuat di era SBY,
               pada  26 Agustus 2015 negara ini mengajukan proposal dengan penawaran
               US$ U$ 6,223 miliar.
                     Namun entah dari mana datangnya, pada September 2015 muncul
               rumor bahwa proyek kereta cepat ini dibatalkan. Rumor itu sempat dibenarkan
               Menko Perekonomian saat itu Darmin Nasution. Seperti ditulis Majalah Tempo,
               mengutip pendapat Presiden Jokowi, Darmin mengatakan, alasan pembatalan
               itu karena jarak Jakarta-Bandung yang hanya 150 km tak layak untuk kereta
               cepat. Pernyataan ini mendapat reaksi dari Jepang sehingga Duta Besar
               Jepang untuk Indonesia saat itu Tanizaki Yasuaiki menjambangi Kantor Menko
               Perekonomian. Pertemuan itu berlangsung pada 23 September 2015.
                     Namun dalam kesempatan itu Darmin
               memberi pernyataan yang berbeda. Kepada
               Tanizaki, seperti diberitakan berbagai media,
               Darmin  menjelaskan bahwa proyek kereta
               cepat tetap dilanjutkan dan diserahkan
               Kementerian BUMN atau tidak lagi berada
               di bawah  Kementerian  Perhubungan. Juga
               dikatakan, proyek ini  dijalankan  dengan
               beberapa syarat yakni tidak menggunakan
               dana  APBN baik langsung maupun tidak
               langsung atau murni b to b. Selain itu juga
               ditegaskan bahwa proyek ini tidak mendapat
               jaminan pemerintah.
                     Secara tiba-tiba, pada 1 Oktober 2015
               pemerintah melalui Rini Soemarno langsung
               mengumumkan bahwa proyek ini akan digarap
               oleh China. “Begini soal kereta cepat supaya




                                                                         dpr .g o.id  283
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280