Page 279 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Dalam Pepres No 93 tahun 2021, selain mengalihkan pimpinan
konsorsium BUMN dari PT. Wijaya Karya ke PT. KAI seperti tertuang pada Pasal
1, pemerintah juga melakukan perubahan rute dari Jakarta-Walini-Bandung
menjadi Jakarta-Padalarang-Bandung sehingga jalurnya menjadi lebih singkat,
seperti tertulis pada Pasal 2.
Yang paling kontroversial adalah perubahan Pasal 4 Ayat (2) dimana
pemerintah memberi izin untuk menggunakan dana APBN. Kemudian pada
perubahan pasal 3 A ayat (2), dimuat aturan baru untuk mengatur tentang
“pemberian penjaminan pemerintah”. Inilah yang membuat, semua komitmen
awal yang diatur pada Perpres No 17 Tahun 2015 memjadi buyar. Tiga janji awal
pemerintah bahwa proyek bersifat B to B, tak menggunakan dana APBN, dan
tak ada penjaminan pemerintah, telah rontok semua. Bahkan pemerintah telah
melakukan injeksi melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) pada
PT. KAI sebesar Rp 4,3 triliun.
Dengan demikian, semua faktor yang membuat China memenangkan
proyek ini telah diterabas semua. Biayanya sudah jauh lebih besar dari pada
biaya usulan Jepang. Apakah ke depan ada jaminan tak ada kenaikan biaya
lagi? Apakah ke depan ada jaminan tidak ada permintaan subsidi tarif atau
tiket?
Berdasarkan semua itulah, Rachmat
Gobel melihat harus ada tindakan tegas dan
teguran dari pemerintah terhadap KCIC.
Konsorsium ini harus dituntut berlaku transparan
dan jujur. “Demi kepentingan nasional, buka saja
semuanya. Bagaimana dengan perhitungan
konsultan sebetulnya agar kita tahu bagaimana
masa depan pembiayaan pembangunan kereta
cepat ini. Jangan sampai nanti minta tambahan
duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,”
kata Rachmat Gobel.
Ia sangat menyayangkan langkah
pemerintah memberikan suntikan modal
Rp 4,3 triliun melalui skema PMN ke PT. KAI.
“Pemerintah harusnya konsisten, soal kereta
cepat serahkan ke investor sesuai dengan

dpr .g o.id 287