Page 278 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 278

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
            NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN



            investasi juga terus membengkak. Janji tidak akan menggunakan dana APBN,
            kenyataannya pemerintah telah mengucurkan dana untuk mem-backup
            kelangsungan proyek ini. Inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan besar,
            apakah pemerintah telah mengkaji dengan sepenuhnya validitas kelayakan
            proyek yang ditawarkan China?
                  Dalam pandangan Rachmat Gobel, dilihat dari progres kinerja proyek
            sampai saat ini, munculnya pertanyaan itu bisa dimaklumi. Konsekuensinya
            terhadap kepentingan nasional memang sangat besar. Pembengkakan biaya
            investasi (over run) akan berdampak besar pada kemampuan pengembalian
            dana investasi itu sendiri, dan bisa dipastikan masalahnya akan bermuara
            risiko kenaikan tarif dan kualitas pelayanan kereta ini kepada masyarakat luas.
                  KCIC sudah dua kali mengumumkan terjadinya over run. Pertama pada
            2018, KCIC mengatakan biaya investasi naik menjadi US$ 6,071 miliar atau
            setara Rp 86,5 triliun. Kedua pada Oktober 2021, KCIC kembali mengumumkan
            biaya investasi naik lagi menjadi US$ 7,97  miliar atau setara Rp 114,24 triliun.
            Angka sudah jauh melebihi penawaran awal China US$ 5,585 miliar, bahkan
            sudah melewati angka yang diajukan Jepang US$ 6,223 miliar.
                  Beban berat proyek ini semakin terasa, karena 75% dari biaya
            pembangunan berasal dari pinjaman China, hanya 25% dari modal KCIC. Meski
            dikatakan bahwa pinjaman ini tidak dijamin pemerintah, tapi fakta bahwa ada
            empat (4) BUMN yang terlibat sebagai pemegang saham tentu tidak bisa
                                         menghilangkan kekhawatiran dampaknya
                                         pada pemerintah dan akhirnya juga akan
                                         menjadi beban rakyat banyak.
                                               Sayangnya, tidak ada sikap yang tegas
                                         pemerintah  terhadap  kinerja KCIC.  Alih-
                                         alih memberi sanksi, pemerintah malah
                                         merevisi Perpres No 107 Tahun 215 dengan
                                         mengeluarkan  Perpres  No  93  tahun  2021.
                                         Dalam Perpres yang baru ini, pemerintah
                                         seakan-akan mengamini saja terjadinya
                                         pembengkak biaya investasi yang diajukan
                                         KCIC, padahal nilainya sudah jauh lebih besar
                                         dari proposal awal, bahkan jauh melebihi
                                         penawaran Jepang.



           286   dpr .g o.id
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283