Page 276 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 276
MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Kalau
dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal
dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah
dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN,” ujar Rini saat ditemui
di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dimuat Kompas.com.
Menanggapi keputusan itu, Menteri Perhubungan saat itu Ignasius
Jonan sempat mengingatkan agar petimbangannya jangan hanya soal biaya
yang lebih murah, tapi yang utama justru aspek keselamatan. Namun Rini
mengatakan, pemerintah ingin proyek ini bersifat business to business (B to
B) dan China menyetujuinya. Faktor inilah yang diduga menjadi alasan Jonan
tidak menghadiri acara groundbreaking proyek ini oleh Presiden Jokowi pada
21 Januari 2016, di perkebunan teh Mandalasari, Maswati, Kecamatan Cikalong
Wetan, Kabupaten Bandung Barat.
Secara resmi ada tiga alasan dikemukakan Rini mengenai mengapa
memilih kereta cepat China daripada Jepang. Pertama, China menawarkan
akan menggunakan skema business to business (b to b). Kedua, tidak
menggunakan dana APBN. Ketiga, tanpa meminta jaminan pemerintah. Di
balik itu ada hal lain yaitu janji transfer teknologi.
Meski menerima, Dubes Tanizaki
sempat mengemukakan kekecewaannya atas
keputusan pemerintah Indonesia. Pasalnya,
Jepang telah mengeluarkan dana yang
cukup besar untuk melakukan studi awal atas
permintaan Indonesia sendiri. Tidak kurang dari
US$ 4 juta dana hibah Jepang yang disalurkan
melalui JICA. Kemudian teknologi yang
ditawarkan Jepang jauh lebih tinggi, termasuk
dari sisi keamanan.
Tidak hanya pemerintahannya,
masyarakat Jepang juga banyak yang kecewa
dan ini tentu bisa dimaklumi. Seperti dikatakan
Rachmat Gobel, bagi masyarakat Jepang
teknologi kereta cepat Shinkansen yang
ditawarkan Jepang ke Indonesia bukan
sekadar barang industri, tapi sudah menjadi
284 dpr .g o.id