Page 242 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

sendiri demi kelompoknya, tetapi sebaliknya mereka harus mampu
menyusun berbagai program pembangunan nasional yang merupakan
ujung dari realisasi visi-misi ketika mendirikan partai.
Melihat realitas kehidupan partai-partai politik dalam konstelasi
kehidupan politik pemerintahan, khususnya dalam bidang legislatif
dengan banyaknya berbagai target yang tidak penah tercapai sehingga
keinginan penyederhanaan partai-partai oleh Presiden Soekarno dapat
ditelusuri dari Pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1958, yaitu:

“Sekali lagi: sederhanakanlah kepartaian!
Sederhanakanlah-isi jiwanya, sederhanakanlah
jumlahnya. Sederhanakanlah isi-jiwanya, jangan
isi-jiwanya itu selintat-selintut seperti jiwa
tukang catut di pasar gelap! Sederhankanlah
jumlahnya, jangan jumlahnya itu berpuluh-puluh
buah seperti lalat hijau mengerumuni hidangan.
Ultra multi parti system tak sesuai dan tak dapat
dengan sebagai alat penyelenggaraan masyarakat
Res Publica...dengan zonder tendeng aling-aling
pula saja di sini menganjurkan dirobek-robeknya
Keputusan Maklumat Pemerintah nomer 3 Nopember 1945,
penyederhanaan yang menganjurkan-anjurkan diadakannya partai-

partai-partai ini partai, dan lalu menghidupakan dunia liberaisme
parlementer dalam Revolusi kita, yang sebenarnya
harus dijalankan
wajib dipimpin oleh kekuatan komando tetapi
karena dengan karenanya menjadi pecah belah sama sekali sampai
selesainya pemilu dewasa ini.” 300

1955
Keputusan penyederhanaan partai-partai ini harus dijalankan
karena dengan selesainya pemilu 1955, konstelasi kehidupan politik
selalu tidak stabil yang ditandai dengan silih bergantinya kabinet
akibat dimunculkannya mosi tidak percaya dari satu partai atau
koalisi antarpartai, akibat ada persoalan yang tidak sesuai dengan
platform dari salah satu partai pengusung. Akibat kerusakan yang
lebih mendalam adalah tidak berjalannya pembangunan ekonomi
untuk kesejahteraan rakyat dan terhentinya pembangungan Revolusi
Nasional sebagaimana cita-cita dari kemerdekaan kita 1945.

300 Soekarno, 1964, Di Bawah Bendera Revolusi, Cetakan Kedua, Jakarta: Panitia Penerbitan Di
Bawah Bedera Revolusi, hlm., 333.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 239
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018