Page 245 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

c. melakukan pemberontakan karena pemimpin-
pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-
pemberontakan atau jelas memberikan bantuan,
sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan
perbuatan anggota-anggotanya itu;
d. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
Penetapan Presiden ini.
12. Partai yang dibubarkan berdasarkan ayat (1) pasal ini harus
dibubarkan dalam waktu selama-lamanya tiga puluh kali
dua puluh empat jam, terhitung mulai tanggal berlakunya
Keputusan Presiden yang dinyatakan pembubaran itu.
13. Presiden menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk
melaksanakan Penetapan Presiden ini.
14. Yang dapat diakui sebagai partai pada waktu mulai berlakunya
Penetapan Presiden ini ialah partai-partai yang telah berdiri
pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia dikeluarkan dan yang memenuhi
syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini.
15. Sebagai penutup, Penetapan Presiden ini mulai berlaku
pada hari diundangkannya 31 Desember 1959; Agar supaya
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Dari kutipan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan

Penetapan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Dari kutipan Penetapan Presiden nomer 7 / 1959, syarat-syarat
Presiden nomer 7 / partai politik dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu syarat

1959, syarat-syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Pengertian syarat kuantitatif adalah
partai politik dapat sebuah partai harus memiliki cabang-cabangnya yang tersebar di

diklasifikasikan seperempat Daerah Tingkat I, begitu juga cabang-cabang mereka
harus ada di seperempat Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Adapun
menjadi dua syarat-syarat yang bersifat kualitatif dapat ditemu kenali pada pasal-

macam pasal, diantaranya pasal 2; pasal 3 (ayat 1 dan 2); pasal 4; pasal 5; serta
pasal 6 (ayat 1 dan ayat 20 dari Penetapan Presiden nomer 7 / 1959. 304
Sementara itu, berdasarkan pada penetapan ini, bahwa sebuah partai
dapat diakui sangat terkait pada ideologi yang dianutnya, asas, tujuan,
program kegiatan, syarat keanggotaan, dan ketentuan pendanaan.
Hal lain yang perlu diketahui adanya persyaratan khusus yang dapat
ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa pada masa itu, yaitu Soekarno

304 Lihat lampiran ke-1, Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959: syarat-syarat penyederhanaan
partai.

dpr.go.id 242