Page 249 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 249

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  Catatan cabang dan jumlah anggota di setiap cabang; c. Catatan
                                                  nama, umur dan pekerjaan anggota di setiap cabang; d. Organisasi-
                                                  organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partai
                                                  masing-masing. e. Keterangan dari polisi setempat bahwa partai sudah
                                                  berdiri pada 5 Juli 1959. Lebih jauh Syafa’at, menjelaskan pada awalnya,
                                                  berdasarkan Pasal 2 Pepres Nomor 13 Tahun 1960 batas akhirnya adalah
                                                  tanggal 31 Desember 1960. Namun, dengan Perpres nomor 25 tahun
                                                  1960, batas akhirnya diubah menjadi tanggal 28 Pebruari 1961 (pasal 1
                                                  Perpres Nomor 25 Tahun 1961). 308
                                                       Dalam Perpres yang baru ini terdapat persyaratan tambahan, di
                                                  antaranya persyaratan tentang keanggotan yang ditentukan setidak-
                                                  tidaknya memiliki 150.000 orang atau sedikitnya setiap cabang telah
                                                  memiliki 50 anggota. Sementara itu, untuk pembubarannya tetap
                                                  diatur dalam pasal 9 (ayat 1) Perpres Nomer 7 Tahun 1959, Presiden
                                                  menyampaikan hal tersebut kepada Mahkamah Agung. Jika Sudah ada
                                                  Keputusan, partai yang memiliki keputusan untuk dibubarkan, harus
                                                  membubarkan diri dalam waktu 30 hari. Apabila melampui waktu
                                                  yang telah diberikan, partai tersebut akan dinyatakan sebagai partai
                                                  terlarang. Pembubabaran partai politik sebagaimana diatur dalam pasal
                 Apabila melampui                 9 Nomor 13 Tahun 1960, ketetapannya sebagai berikut.
                  waktu yang telah

                    diberikan, partai                              “Sebagai akibat Pembubaran/pelarangan
                                                             seuatu partai, seorang anggota dari partai itu yang
                       tersebut akan
                                                             duduk sebagai anggota Majlis Permusyawaratan
                dinyatakan sebagai                           Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan
                    partai terlarang.                        Perwakilan Rakyat Daerah  dianggap  berhenti
                                                             sebagai anggota badan-badan tersebut.” 309


                                                       Oleh karena itu, peraturan yang baru tersebut menunjukkan
                                                  bahwa jika terjadi sebuah peristiwa pembubaran partai politik, secara
                                                  otomatis seluruh anggotanya yang mewakilinya di badan Legeslatif
                                                  mulai dari MPR, DPR, dan DRD, akan dianggap berhenti sebagai anggota
                                                  dari institusi kelembagaan tersebut.








                                                  308  Muhammad Ali Syafa’at, 2009, “ Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan
                                                    Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959—2004, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
                                                    Indonesia, hlm., 159-160.
                                                  309  Ibid.




                                     dpr.go.id   246
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254