Page 250 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 250
K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
4.3.4. Pengakuan Keabsahan Beberapa
Partai Politik.
Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat beberapa partai politik
yang berhasil lolos dan mendapatkan pengakuan sah sebagai partai
politik pada tanggal 14 April 1961 sebanyak 8 partai politik. Mereka
adalah NU, PNI, PKI, Partai Indonesia (Partindo), Partai Murba, PSII
Arudji, IPKI, dan Partai Katolik. Padi hari yang sama juga dikeluarkan
keputusan nomor 129 Tahun 1961, menolak pengakuan terhadap 4
partai politik, di antaranya PSII-Abikusno, PRN-Bebasa, PRI dan PRN-
Jody. Salah satu dari keempat partai politik terdapat nama PRI (Partai
Rakyat Indonesia), berdasarkan hasil pemilu 1955 hanya memperoleh 2
kursi di DPR. Sementara itu, di DPR-GR, PRI tidak mendapatkan kursi.
Selanjutnya, partai-partai diberi kesempatan untuk
menyesuaikan diri, yaitu tahap pertama ialah mengakui partai-partai
yang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959, yaitu mulai berlakunya
Derkit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Kepada partai-
partai tersebut diberi kesempatan untuk menyesuaikan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-
ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959. Syarat-syarat
tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 diperinci,
dengan menentukan bahwa seluruh partai harus beranggotakan
sekurang-kurangnya 150.000 orang, sedangkan yang dianggap sebagai
cabang ialah kesatuan organisasi partai setempat yang beranggotakan
sedikit-dikitnya 50 orang. Ketentuan-ketentuan ini diadakan untuk
menjamin tersebarnya anggota partai di wilayah Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, akan ada partai-partai
yang diakui dan partai-partai yang tidak diakui. Atas partai-partai yang
diakui, dilakukan pengawasan oleh Pemerintah seperlunya, dan partai-
Dengan berlakunya partai itu dapat kemudian dibubarkan, kalau ada alasan telah terjadi
pelanggaran. Pembubaran itu didahului dengan suatu pemeriksaan
Peraturan Presiden oleh Mahkamah Agung. 310
ini, akan ada partai-
partai yang diakui dan
partai-partai yang
tidak diakui.
310 Arif, Op. Cit., hlm. 57; Lihat juga lampiran ke-2, Peraturan Presden Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 1960, Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 247
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
