Page 255 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

PKI 30 orang; Parkindo 6 orang; NU 35 orang; PSII 5 orang; Perti 2
orang; Partai Katolik 5 orang; dan Murba serta Pertido, masing-masing
1 orang; dan ditambah lagi dengan wakil dari Golongan Karya. 317

5.4.2 Langkah-langkah Pembubabaran

Partai Masyumi dan PSI.
Berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 1960 mengenai Pengakuan,
Pengawasan dan Pembubaran Partai Poitik, adalah sebuah kebijakan
berkesinambungan dengan kebijakan menjalankan penyederhanaan
partai politik pelaksanaan dari Penpres Nomr 7 Tahun 1959 berkaitan
syarat-syarat dan penyederhanaan partai. Selanjutnya Perpres Nomor
13 Tahun 1960 diubah menjadi Penpres Nomer 25 Tahun 1960, yang
memberikan batasan waktu hingga 28 Februari 1960 bagi semua partai
untuk melaporkan mengenai AD/ART, jumlah cabang, jumlah anggota
setiap cabang, catatan semua anggota, organisasi di bawah partai, dan
keterangan dari polisi setempat bahwa partai politik bersangkutan
telah berdiri sejak 5 Juli 1959.
Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana yang dikutip oleh
... sesuai Syafa’at bahwa adanya beberapa ketentuan di atas, sesuai yang
ada dalam pasal-pasalnya memang ditujukan sebagai dasar untuk
yang ada dalam
membubarkan partai Masyumi dan PSI. Pendapat yang sama juga
318
pasal-pasalnya dikemukakan oleh Deliar Noer, secara jelas dengan menunjuk ke Pasal 9
memang ditujukan Penpres Nomor 7 Tahun 1959, yang menyebutkan salah satu parameter
sebagai dasar untuk bahwa partai politik itu bisa dibubarkan, sebagai berikut ini:

membubarkan partai
“....sedang melakukan pemberontakan
Masyumi karena pemimpin-pemimpinnya turut serta

dan PSI. dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas
memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak
dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-
anggotanya itu.” 319

Berbagai perundang-undangan di atas terbukti pertama kali
yang merasakan penenerapan ketentuan itu adalah partai Masyumi dan
PSI. Ketentuan ini jauh berbeda dengan ketentuan yang dikeluarkan

317 Ibid.,
318 Ibid., 166, Jimly Asshiddiqie, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan
Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, hlm., 180.
319 Ibid., Deliar Noer, 982, Sejarah Politik—Partai Ilam di Pentas Nasional 1945—1965, Jakarta: Rajawali
Press, hlm., 384.

dpr.go.id 252