Page 256 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 256
K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
satu tahun kemudian, yakni keppres Nomor 18 Tahun 1961 dan Keppres
Nomor 129 Tahun 1961, tertanggal 14 April 1961, dan Keppres Nomor
440 Tahun 1961, tertanggal 27 Juli 1961.
Sebelum diambil tindakan oleh Presiden Soekarno terhadap
keberlangsungan kehidupan partai Masyumi, Soekarno memanggil
para petinggi pimpinan partai ke Istana Bogor pada 21 Juli 1960.
Seminggu kemudian pertemuan dilanjutkan kembali di Istana Merdeka
untuk memenuhi undangan presiden yang memiliki agenda meminta
jawaban tertulis dari partai Masyumi 320 atas berbagai pertanyaan
yang diajukan presiden kepada Partai Masyumi berkaitan Penetapan
presiden No 7/1959 yang diundangkan 31 Desember 1959, tentang
syarat-syarat penyederhanaan partai juncto peraturan presiden nomor
13/1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai.
321
Materi pertanyaan secara perinci terkait dengan pasal 9 Perpres No.
7/1950, yaitu sebagai berikut.
Bab VI mengenai pembubaran (Pasal 9) Perpres No.7/1959:
(1). Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat
melarang dan/atau membubarkan partai yang:
1. Bertentangan dengan Azas dan Tujuan Negara;
2. Programnya bermaksud merombak Azas dan Tujuan
Sebelum diambil Negara;
tindakan oleh 3. Sedang melakukan pemberontakan-pemberontakan atau
Presiden Soekarno telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu
tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-
terhadap
anggotanya itu;
keberlangsungan 4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
kehidupan partai Penetapan Presiden ini.
Masyumi, Soekarno (2). Partai yang dibubarkan berdasarkan ayat (1) pasal ini, harus
dibubarkan dalam waktu selama-lamanya tiga puluh kali
memanggil para
dua puluh empat jam, terhitung mulai tanggal berlakunya
petinggi pimpinan Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu. 322
partai ke Istana Pertanyan Presiden Soekarno yang harus dijawab secara tertulis
Bogor pada 21 Juli oleh partai Masyumi (dan PSI) adalah sebagai berikut.
Pertanyaan pertama, apakah Partai Masyumi bertentangan
1960.
dengan asas dan tujuan negara? Pertanyaan kedua, apakah program
Partai Masyumi bermaksud merombak asas dan tujuan negara?
320 Partai Masyumi diwakili oleh Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirosanjoyo, dan Yunan
Nasution. Sedangkan pihak PSI diwakili oleh Sutan Sjahrir, Subadio Sastrosatomo, dan Murod.
321 Lihat lampiran ke-1 dan ke-2; Penetapan Presiden no. 7/1959, dan Peraturan Presiden nomer
13/1960.
322 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 253
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
