Page 261 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

untuk kepentingan yang lebih luas demi keselamatan negara dan
bangsa, pemerintah perlu membubarkan Partai Masyumi oleh karena
partai itu mensponsori dan melakukan pemberontakan. Oleh karena
itu, pemerintah membuat keputusan untuk membubarkan seluruh
hierarki-struktur Partai Masyumi dan PSI dari bagian/cabang hingga
ke ranting-rantingya di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia.
325
Sebagaimana dalam kutipan langsung dari kedua Keppres
tersebut Nomor 200 dan Nomor 201 Tahun 1960. Keppres Nomor 200
Tahun 1960, menyatakan, “Membubarkan Partai Masyumi termasuk
bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-ranting di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.” Sementara itu, bunyinya Keppres Nomor
201 Tahun 1960: “Membubarkan Partai Sosialis Indonesia, temasuk
bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.”
Jika kita membuat penutup dalam bahasan subbab ini
dengan pertanyaan, sesungguhnya kenapa Presiden Soekarno ingin
membubarkan partai politik Masyumi (dan PSI)? Mari kita buat resume
secara sederhana dari beberapa faktor yang ada. Faktor pertama,
Konflik tersebut Soekarno ingin merealisasikan pemikirannya yang berkaitan dengan

berawal dari partai politik, demokrasi, dan revolusi. Partai politik cukup satu saja
penolakan sehingga tidak merusak tatanan pemerintahan dengan berbagai

Perdana Menteri kejadian ketegangan visi misi antarpartai sebagaimana yang terjadi
masa Demokrasi Liberal/parlementaria. Kedua, demokrasi yang
M. Natsir tentang diinginkan oleh Soekarno adalah sebuah demokrasi yang terpusat,

pembebasan yaitu sebuah tatanan demokrasi terpusat pada pucuk pimpinan
Irian Barat. nasional. Faktor lainnya, ketiga adalah terdapatnya konflik yang
berkepanjangan antara partai Masyumi vs Soekarno.
Konflik tersebut berawal dari penolakan Perdana Menteri M.
Natsir tentang pembebasan Irian Barat. Bahkan M. Natsir mengatakan
jika Soekarno terus menerus mencampuri persoalan pemerintahan,
Perdana Menteri dapat menangkapnya. 326 Faktor selanjutnya ada
kekhawatiran Soekarno jika Masyumi dibiarkan hidup dan menjadi kuat,
akan terdapat ancaman potensial terhadap kontinuitas pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin. Dari faktor-faktor tersebut sangat terkait
327
pada tiga hal aspek ini, yaitu munculnya perimbangan kekuasaan
yang sedang berjalan, sistem demokrasi yang dipilih Soekarno, dan

325 Ibid., hlm., 69.
326 Zaini Muslim A, 2013, Sikap Politik Soekarno Terhadap Masyumi 1957—1960, Semarang: Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, hlm., 77.
327 Ibid.

dpr.go.id 258