Page 260 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 260
K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
Perwakilan Wilayah/Cabang Partai Masyumi
di seluruh Indonesia (kecuali daerah Tapanuli,
Sumatera Barat, Riau daratan, Sulawesi Utara dan
Sulawesi Tengah). Juga dalam Muktamar Partai
Masyumi ke IX di Yogyakarta utusan dari daerah-
daerah tersebut tidak lagi diundang dan memang
tidak ada. Pula dalam menyusun kepengurusan baru
pun di daerah-daerah yang bersangkutan tidak
dibuka lagi perwakilan-perwakilan seperti di masa-
masa yang sudah. Dalam hubungan ini Pimpinan
Pusat Partai Masyumi merasa perlu mengingatkan
kembali Statement Partai Masyumi No.1130/Sek-
PP/I/M.VIII/1958 tanggal 17 Februari
1958 yang ditandatangani oleh Sukiman
Wirdjosandjojo dan Yunan Nasution Dalam
statement itu tegas disebutkan antara lain
keyakinan Partai Masyumi bahwa pembentukan
Pemerintah Revolusioner adalah inkonstitusional
dan pembentukan Kabinet Karya dan Dewan
Akhirnya, Nasional pun inkonstitusional Dalam statement
Soekarno menilai diberikan saran-saran obyektif untuk mengatasi
krisis yang sedang melanda tanah air.
323
bahwa Partai Jawaban yang tegas terhadap ketiga pertanyaan yang diajukan
Masyumi tidak oleh pemerintah, dan mengelak dari seluruh tuduhkan kepada partai
lebihnya bersikap Masyumi bahwa Ketua Umumnya terlibat dan mensponsori PRRI.
bagaikan kekuatan Partai Masyumi mengatakan keterlibatannya Ketua Umum itu atas
nama pribadi. Akhirnya, Soekarno menilai bahwa Partai Masyumi tidak
kepala batu lebihnya bersikap bagaikan kekuatan kepala batu yang hanya akan
yang hanya akan merintangi jalannya revolusi Indonesia. Sekalipun para tokoh Partai
merintangi jalannya Masyumi mengemukakan berbagai argumen yang rasional, kebencian
revolusi Indonesia Soekarno terhadap Partai Masyumi sudah jauh melebihi batas-batas
rasionalnya. Jadi menurut logika revolusi Soekarno, Masyumi dan PSI
tidak patut diakui dan berhak hidup sebagai partai yang sah, akhirnya
nasib partai Masyumi dan PSI harus dibubarkan demi revolusi yang
belum selesai. Tepat pada dirgahayu kemerdekaan, yakni 17 Agustus
324
1960 dengan mempertimbangkan Penpres No 7/1959 Pasal 9, juncto
Keppres No 200/1960, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa
323 Zaini Muslim Ahmad, Op., Cit., halm., 101-103; lihat juga Badruzzaman Busyairi, 1985, Catatan
Perjuangan HM Yunan Nasution, Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm., 257-261.
324 Ma`arif, Op. Cit., hlm., 54; Anwar, Op. Cit., hlm., 183.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 257
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
