Page 246 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

yaitu seluruh partai harus mendasarkan programmnya pada Manifesto
Politik Presiden Soekarno. 305
Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun
1959, banyak kalangan melakukan respons, ada yang merespons secara
positif (akomodatif), dan ada juga kalangan yang melakukan reaksi
dengan cara mempertanyakan niat presiden. Beberapa reaksi tersebut,
di antaranya adalah sebagai berikut.
Imam Hizbullah Wali Al Fattaah yang memandang bahwa
penetapan presiden ini secara positif karena tidak ada satu pasal pun
yang merugikan umat Islam. Bahkan ia mengimbau bahwa ketentuan
penyederhanaan partai ini seharusnya dijadikan cambuk untuk
mengejar ketertinggalan dan mereformasi diri atas penyelewengan
mereka selama menjalani masa Demokrasi Parlementaria. Begitu
juga respons Wakil Ketua CC PKI MH. Lukman yang mengatakan
bahwa PKI sejak awal tidak menentang upaya penyederhanaan partai-
Imam Hizbullah partai, bahkan menurut mereka penyederhanaan partai ini mampu

Wali Al Fattaah menampung berbagai elemen masyarakat yang memiliki keinginan
yang memandang untuk membubarkan partai-partai. 306

bahwa penetapan
presiden ini secara 4.3.3. Perundang-undangan Pengakuan

positif karena tidak dan Pembubaran Partai Politik
Selanjutnya, pada 5 Juli 1960, dikeluarkannya Peraturan
ada satu pasal pun Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan,

yang merugikan dan pembubaran partai-partai. Peraturaran ini sebagai tindak lanjut
umat Islam. dari pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 terhadap
cabang-cabang, mengenai tata cara pengawasan cabang-cabang partai
yang diperbarui dengan perubahannya. Isinya beberapa pasal tentang
pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai, secara lengkap
pasal-pasal beserta ayatnya, sebagai berikut: 307
1. Partai-partai yang telah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959
diwajibkan menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan
pada pasal-pasal 3, 4 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden No.
7 tahun 1959.

305 Ibid., Pasal 9 (ayat 1), Penpres No. 7 1959.
306 Ibid., 56.
307 Lihat lampiran ke-2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960, Tentang
Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 243
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018